Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan harapan agar Jakarta terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di tahun 2026. Ia menekankan bahwa ibu kota masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kerja sama serta kebijakan yang konsisten, mencakup persoalan hunian, transportasi, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial.
Tantangan Mendasar Jakarta di 2026
“Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, saya menegaskan komitmen untuk terus mengawal arah pembangunan Ibu Kota agar bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pergantian waktu, tetapi juga bisa menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Menurut Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, Jakarta masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus ditangani secara serius. Ia berharap Jakarta dapat bertransformasi menjadi kota global yang inklusif, di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa semakin responsif terhadap persoalan klasik yang belum tuntas, seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, dan ketimpangan sosial. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat bisa menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.
Pekerjaan Rumah Strategis Pemprov DKI
Kenneth membeberkan sejumlah pekerjaan rumah strategis yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah:
- Percepatan pembangunan hunian layak dengan target sekitar 19 ribu unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pengendalian banjir dan rob melalui penguatan sistem drainase, tanggul, serta normalisasi sungai dan kawasan pesisir.
- Pembenahan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang masih menjadi persoalan lingkungan krusial.
Selain itu, pembangunan flyover dan jembatan diharapkan benar-benar diarahkan untuk mengurai kemacetan secara efektif. Peningkatan layanan transportasi publik seperti MRT dan TransJakarta juga perlu terus ditingkatkan dan menjadi prioritas agar semakin terintegrasi, terjangkau, dan mendorong peralihan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Fokus Pembangunan Hunian Layak dan Lingkungan
Terkait sektor hunian, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini menegaskan bahwa target pembangunan 19 ribu unit rumah tidak boleh hanya mengejar kuantitas. Pemerintah daerah diminta memastikan kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan prasarana dan utilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.
“Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas utama. Program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga harus menjamin kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pembangunan hunian harus dilakukan secara terintegrasi melalui optimalisasi rumah susun, penataan kawasan kumuh, pemanfaatan lahan milik daerah, serta kerja sama dengan pihak swasta dengan skema pembiayaan yang berkeadilan dan penyaluran yang tepat sasaran,” jelasnya.
Kenneth juga menyoroti isu lingkungan, khususnya persoalan sampah, banjir, dan kualitas udara. Normalisasi sungai, penguatan drainase, serta perlindungan ruang terbuka hijau dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Langkah konkret pengendalian emisi serta perluasan transportasi ramah lingkungan juga penting demi melindungi kesehatan warga.
Penguatan Ekonomi dan Penanganan Bencana
Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dan ekonomi kreatif, dinilai penting untuk membuka lapangan kerja baru dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar Jakarta tetap menjadi kota inklusif serta mampu menekan ketimpangan sosial. Ia menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar setiap program pemerintah daerah tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Jakarta ini juga menyinggung penanganan bencana di tingkat nasional. Menurutnya, Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan penanganan yang semakin terencana dan terpadu, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai serta tata kelola anggaran yang transparan, agar setiap bencana dapat ditangani secara cepat, manusiawi, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Kenneth menegaskan, tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang belum tuntas, mulai dari hunian layak, transportasi publik, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pembangunan dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga Jakarta dapat tumbuh menjadi kota yang lebih tertata, tangguh, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
