Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyuarakan keprihatinan mendalam atas banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota pada awal tahun 2026. Ia menilai banjir tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan rawan banjir.
“Banjir yang terjadi hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa persoalan tata ruang, dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius, serta penanganan yang berkelanjutan,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).
Menurut Kenneth, meski curah hujan tinggi merupakan faktor alamiah, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan struktural yang masih terjadi di lapangan. Mulai dari sistem drainase yang belum optimal, pendangkalan sungai, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali dinilai turut memperparah dampak banjir.
“Saya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, termasuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar, bantuan logistik harus tersalurkan secara merata, serta layanan kesehatan mudah diakses oleh masyarakat terdampak,” beber Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Fokus Penanganan Jangka Pendek
Dalam jangka pendek, Kenneth, yang juga menjabat sebagai Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh perangkat daerah terkait siaga penuh di lapangan. Normalisasi dan pembersihan saluran air harus segera dilakukan, termasuk penyedotan genangan di titik-titik rawan banjir.
“Selain itu dirikan posko pengungsian yang layak serta penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, hingga perlengkapan bagi bayi dan lansia perlu menjadi perhatian khusus,” bebernya.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga juga dinilai sangat penting, mengingat persoalan banjir di Jakarta tidak terlepas dari kondisi wilayah hulu. Penyampaian informasi yang cepat dan transparan terkait cuaca, ketinggian air, serta langkah antisipasi juga perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat lebih waspada.
Dorong Solusi Jangka Panjang
Untuk jangka panjang, Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu, mendorong penanganan banjir dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pembenahan sistem drainase terpadu, revitalisasi sungai dan waduk, percepatan pemasangan sheet pile di bibir sungai serta penguatan infrastruktur pengendali banjir seperti polder dan pompa air harus terus dipercepat.
Selain pembangunan fisik, edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan juga perlu ditingkatkan. Penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Kenneth menilai, penanganan banjir di Jakarta tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Menurutnya, pengerukan lumpur secara masif dan berkelanjutan serta normalisasi kali tetap memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi risiko banjir, selama dibarengi dengan langkah mitigasi yang terencana dan konsisten.
“Pengerukan lumpur dan normalisasi sungai itu masih relevan dan sangat berpengaruh terhadap pengendalian banjir. Tapi harus dilakukan secara masif, rutin, dan tidak setengah-setengah. Selain itu, aspek mitigasi juga harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya saat banjir terjadi,” ujarnya.
Kenneth juga menyoroti pentingnya pembangunan saluran air mikro, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Banyak wilayah yang kerap tergenang bukan semata karena sungai meluap, melainkan akibat saluran lingkungan yang tidak memadai atau tidak berfungsi optimal.
Selain infrastruktur, ia menegaskan perlunya penertiban bangunan rumah warga yang memakan atau menutup saluran air. Praktik tersebut dinilai mempersempit aliran air dan menjadi salah satu penyebab utama genangan yang tak kunjung surut.
“Saluran air jadi tidak bisa bekerja maksimal akibat ada rumah-rumah yang berdiri di atas atau menutup saluran. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada penertiban tegas, karena keegoisan segelintir oknum masyarakat berakibat dampaknya dirasakan banyak warga,” tegasnya.
Di sisi lain, Kenneth menekankan bahwa persoalan banjir juga tidak lepas dari masalah sampah, terutama saat terjadi banjir kiriman dari wilayah hulu yang membawa serta tumpukan sampah ke Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta agar sosialisasi pengelolaan sampah dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya terkait larangan membuang sampah ke saluran air dan sungai.
“Kalau banjir kiriman datang, air itu membawa sampah. Akhirnya saluran tersumbat, pompa terganggu, dan banjir makin parah. Maka edukasi dan sosialisasi ke masyarakat harus terus dilakukan, jangan bosan-bosan,” katanya.
Lebih lanjut, Kenneth meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) memperkuat koordinasi di lapangan. Ia menegaskan petugas satuan tugas (satgas) dari kedua dinas tersebut harus siaga dan standby di rumah pompa, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Petugas satgas SDA dan LH harus standby di rumah pompa dan saling berkoordinasi. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Sampah yang menyangkut harus segera diangkat, pompa harus dipastikan berfungsi maksimal. Kalau koordinasi berjalan baik, dampak banjir bisa ditekan,” pungkasnya.
Copot Kepala Dinas Tak Becus Kerja
Kenneth mendesak Gubernur Pramono Anung Wibowo harus melakukan evaluasi total terhadap seluruh dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan banjir. Mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga Dinas Lingkungan Hidup, seluruhnya dinilai gagal bekerja maksimal sehingga banjir terus berulang setiap hujan deras maupun saat terjadi air kiriman dari kota penyangga.
“Gubernur Pramono Anung Harus berani mengevaluasi seluruh dinas yang berkaitan langsung dengan penanganan banjir. Fakta di lapangan, banjir masih terus dirasakan warga. Kalau kepala dinasnya tidak mampu bekerja, copot saja, ganti saja dengan yang bisa kerja,” tegas Kent.
Kent juga meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, harus menjadikan persoalan banjir sebagai prioritas utama. Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari struktur birokrasi hingga program-program konkret di lapangan.
“Banjir harus jadi perhatian serius Mas Pram dan Bang Doel. Evaluasi pejabat yang tidak becus bekerja dan segera ganti dengan orang yang lebih kompeten. Jakarta butuh pejabat yang tahan banting dan mempunyai konsep dalam membangun, bukan hanya sekadar pintar bicara,” bebernya.
Ia menegaskan, Jakarta membutuhkan pemimpin dan jajaran birokrasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya sekadar mencari aman. “Mas Pram harus berani mencari anak buah yang bisa kerja, bukan yang ABS atau asal bapak senang. Warga sudah capek dengan janji-janji surga, yang dibutuhkan sekarang adalah kerja nyata,” tutup Kent.
