Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) menyusul serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Prioritas Keselamatan WNI
Sukamta menekankan pentingnya pemantauan intensif terhadap kondisi keamanan di Venezuela. “Komisi I mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi keamanan di Venezuela, termasuk memastikan pendataan WNI dilakukan secara akurat dan real time,” ujar Sukamta kepada wartawan pada Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus siap dengan langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi, jika situasi di Venezuela semakin membahayakan keselamatan WNI. “Apabila situasi berkembang ke arah yang membahayakan keselamatan WNI, maka langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi, harus disiapkan secara matang dan terukur,” tegasnya.
Aktifkan Protokol Perlindungan
Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah untuk segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI. Hal ini mencakup peningkatan komunikasi antara perwakilan RI dengan WNI di wilayah terdampak, pemberian imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses setiap saat. “Pemerintah (harus) mengaktifkan protokol perlindungan WNI, antara lain dengan meningkatkan komunikasi antara perwakilan RI dan WNI di wilayah terdampak, memberikan imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses setiap saat,” jelasnya.
Tolak Penggunaan Kekuatan dan Jaga Politik Luar Negeri
Dalam konteks politik luar negeri, Sukamta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah aktif dan konsisten dengan prinsip bebas aktif. Pihaknya menolak segala bentuk penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara. “Indonesia perlu untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui hukum internasional dan mekanisme multilateral, termasuk PBB,” katanya.
Pemerintah juga didorong untuk terus berkoordinasi dengan negara sahabat dan organisasi internasional guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Komisi I DPR menyatakan akan terus mengawasi perkembangan situasi tersebut.
Antisipasi Dampak Tidak Langsung
Sukamta mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung dari konflik tersebut, seperti gejolak ekonomi global, stabilitas energi, dan potensi instabilitas kawasan yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. “Komisi I juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung konflik, seperti gejolak ekonomi global, stabilitas energi, serta potensi instabilitas kawasan yang bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan negara hadir melindungi WNI di mana pun mereka berada, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. “Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan negara hadir dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional,” imbuhnya.
Latar Belakang Serangan AS ke Venezuela
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1) dini hari merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump. AS menuding Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan mendukung kartel narkoba, serta bertanggung jawab atas kematian warga AS terkait narkoba.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah melakukan lebih dari 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela. Para ahli hukum menilai aksi AS tersebut berpotensi melanggar hukum AS dan internasional.
