Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Andre menyoroti besaran tantiem yang diterima direksi BUMN yang dinilai tidak sebanding dengan hasil kinerja yang diberikan.
Kinerja BUMN Masih Memprihatinkan
“Memang faktanya kinerja BUMN kita di saat Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ternyata kan masih banyak yang memprihatinkan. Banyak sekali BUMN masih merugi,” ujar Andre Rosiade saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).
Untuk itu, Andre berharap pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo dapat mempercepat perbaikan kinerja BUMN. Ia menekankan pentingnya BUMN tidak lagi merugi dan hasil kerja yang diberikan harus selaras.
Tantiem Direksi Dipertanyakan
Politikus Partai Gerindra ini lebih lanjut menguraikan bahwa perbaikan kinerja BUMN juga harus dibarengi dengan perbaikan kinerja direksi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai fasilitas, gaji, dan tantiem yang luar biasa besar bagi direksi BUMN.
“Nah, tentu dalam rangka memperbaiki kinerja, tentu salah satunya adalah memperbaiki kinerja direksi. Termasuk kan perbaikan kinerja tuh berbanding lurus dengan kinerja direksi. Dan tentu saja kita tahu sama tahu bahwa direksi BUMN ini selama ini mendapatkan fasilitas yang luar biasa, gaji yang besar, bahkan juga tantiem yang luar biasa, ya,” ungkapnya.
Andre bahkan membandingkan penghasilan direksi BUMN dengan tantiemnya yang disebutnya jauh melampaui presiden dan para menteri, padahal tanggung jawab mereka lebih besar.
“Bahkan penghasilan direksi BUMN dengan tantiem ini jauh di atas penghasilan presiden dan para menteri gitu loh. Yang punya tanggung jawab lebih besar daripada direksi BUMN,” tegas Andre.
Dukungan Penuh untuk Pembenahan BUMN
Oleh karena itu, Andre menegaskan dukungan Komisi VI DPR terhadap segala upaya perbaikan dan pembenahan yang dilakukan Presiden Prabowo, termasuk melalui Danantara, khususnya dalam mengevaluasi besaran tantiem direksi.
“Kami di Komisi VI mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, mendukung langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Pak Prabowo melalui Danantara, termasuk untuk mengevaluasi tantiem ini,” sambungnya.
Andre mengungkapkan bahwa ada direksi BUMN yang menerima tantiem hingga mencapai Rp 30 miliar. Ia menilai tantiem sebesar itu perlu dievaluasi secara cermat agar BUMN dapat bekerja lebih optimal.
“Karena tantiemnya begitu besar, begitu sangat besar tantiem itu gitu loh. Misalnya ada direksi yang mendapatkan tantiem bisa Rp 30 miliar gitu loh. Itulah gunanya Danantara Asset Management untuk mengelola BUMN, untuk memastikan BUMN itu sesuai dengan harapan dari Presiden Prabowo, kinerjanya itu,” imbuhnya.
Arahan Tegas Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala BPI Danantara, Rosan P Roeslani, beserta jajaran menteri terkait untuk segera membenahi tata kelola BUMN yang dinilai masih bermasalah.
“Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi, nggak tahu malu, ndableg menurut saya,” tegas Prabowo dalam acara peresmian RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026), seperti dilansir detikFinance.
Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada direksi dan komisaris BUMN. Ia mempersilakan mereka yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem untuk segera mengundurkan diri, karena masih banyak individu kompeten yang siap menggantikan.
“Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saya percaya, banyak yang siap gantikan,” pungkas Prabowo.
