Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat langkah-langkah perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran, menyusul upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KBRI Teheran yang terus memantau kondisi di sana.
Dorongan Perlindungan Maksimal
Nurul Arifin mengapresiasi upaya Kemlu RI dan KBRI Teheran dalam memantau kondisi WNI di Iran serta menyiapkan berbagai skenario pengamanan. “Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemlu RI dan Kedutaan Besar RI di Teheran dalam memantau kondisi WNI yang berada di sana, sekaligus menyiapkan berbagai skenario pengamanan,” kata Nurul Arifin dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan Nurul setelah pemerintah melakukan asesmen situasi bersama KBRI Teheran dan menyusun rencana kontingensi jika kondisi keamanan memburuk. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan evakuasi karena mayoritas WNI, terutama pelajar dan mahasiswa di kota seperti Qom dan Isfahan, masih berada di wilayah yang relatif aman.
Meskipun demikian, Nurul meminta pemerintah tidak hanya memantau, tetapi juga memperkuat langkah konkret untuk melindungi keselamatan WNI di Iran. Ia menilai, pemerintah perlu memperluas komunikasi intensif dengan WNI, khususnya terkait pergerakan massa dan potensi risiko di kota-kota tempat WNI berada.
“Kita mendorong Kemlu RI untuk memperluas jaringan komunikasi, meningkatkan kesiagaan lewat jalur darurat, serta menyiapkan kemungkinan evakuasi cepat apabila informasi di lapangan menunjukkan risiko yang signifikan,” ujar Nurul.
Informasi Cepat dan Jelas Kunci Keselamatan
Menurutnya, penyampaian informasi yang cepat dan jelas kepada WNI di Iran sangat penting. Hal ini termasuk imbauan untuk menjauhi pusat demonstrasi, menghindari kerumunan, dan terus berkoordinasi dengan KBRI Teheran.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan dukungan penuh terhadap sikap proaktif Kemlu RI yang telah menetapkan rencana kontingensi serta mengimbau WNI menunda perjalanan ke Iran hingga situasi kondusif. “Kami mendukung penuh langkah Kemlu yang tidak gegabah dan tetap mengedepankan keselamatan WNI. Ini menunjukan bahwa pemerintah bertindak dengan pendekatan yang terukur namun tetap tegas dalam memastikan keselamatan warga negara kita di luar negeri,” lanjut Nurul.
Komisi I DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan WNI di luar negeri sebagai bagian dari fungsi check and balance antar lembaga.
Konteks Protes di Iran
Iran saat ini tengah mengalami gelombang protes besar sejak akhir Desember 2025. Awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi dan melemahnya mata uang rial, aksi demonstrasi tersebut dengan cepat berkembang ke berbagai daerah dan mendapat respons keras dari otoritas lokal, yang dikabarkan menyebabkan ribuan korban jiwa.
Nurul menegaskan bahwa Indonesia tetap menjunjung prinsip nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, sembari memastikan perlindungan maksimal bagi WNI. “Kita menghormati kedaulatan Iran, namun dalam keadaan apapun keselamatan WNI menjadi prioritas mutlak. Pemerintah harus siap dengan segala alternatif kebijakan untuk memastikan hal itu,” pungkas Nurul.
