Jakarta – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja dijadwalkan menggelar demonstrasi di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (28/1/2026). Aksi ini berfokus pada tuntutan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta serta isu ketenagakerjaan lainnya. Untuk mengamankan jalannya aksi, Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Pusat telah menyiagakan sebanyak 1.174 personel gabungan.
Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasie Humas) Polres Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan meliputi gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek jajaran. Fokus pengamanan adalah wilayah Gambir, yang menjadi salah satu titik utama aksi unjuk rasa.
“Pengamanan aksi unjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI DKI Jakarta, KSPI Provinsi Jawa Barat dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir. 1.174 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran), pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus,” ujar Iptu Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Erlyn menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi akan bersifat situasional. Ia mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara, untuk mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan yang mungkin timbul akibat demonstrasi tersebut.
Lebih lanjut, Erlyn menekankan bahwa personel yang bertugas di lapangan akan mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis. Ia juga mengajak para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku.
Tuntutan Buruh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi ini akan dipusatkan di sekitar Istana Negara. Massa buruh rencananya akan berkumpul terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju lokasi utama.
Said Iqbal memaparkan beberapa isu utama yang akan diangkat dalam aksi tersebut. “Mengusung isu revisi UMP dan UMSP DKI yang sangat murah, kembalikan UMSK 19 kabupaten/kota se-Jabar sesuai rekomendasi bupati atau walikotanya, selamatkan 2.500 buruh PT Pakerin Mojokerto dari PHK akibat ulah pemerintah pusat,” tuturnya.
