Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi bencana alam. Dalam rapat kerja dengan sejumlah kementerian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), politikus PDI Perjuangan ini menilai respons pemerintah kerap kali ‘tergagap-gagap’ setiap kali bencana terjadi.
Indonesia Rentan Bencana, Respons Pemerintah Dinilai Lamban
Rapat yang dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wamendagri Bima Arya ini membahas berbagai persoalan, termasuk potensi wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam. Deddy Sitorus menyoroti bahwa meski telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih seperti ‘anak yang belajar berdiri, belajar berjalan’ dalam menyikapi bencana.
“Dari sini kan kita belajar, Pak. Dari sini kita belajar bahwa Republik Indonesia ini, yang ada di ring of fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap, Pak. Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak,” ujar Deddy.
Ia menambahkan bahwa Indonesia belum memiliki skenario yang memadai untuk menghadapi iklim yang semakin mengkhawatirkan. Deddy menyayangkan minimnya kehadiran negara dalam penanganan bencana, bahkan ia menyebut desa-desa bisa tersapu habis tanpa adanya kebijakan yang komprehensif.
“Jadi 80 tahun kita merdeka itu, ya rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Memang kita membuat kebijakan nggak pernah hulu-hilir, Pak,” keluhnya.
Sindiran ‘Bendera Putih’ dan Kepercayaan Rakyat
Lebih lanjut, Deddy Sitorus melontarkan sindiran bahwa Indonesia patut bersyukur memiliki rakyat yang tidak pemarah, meskipun penanganan bencana sering kali tidak memuaskan. Ia mengaitkan hal ini dengan fenomena ‘bendera putih’ yang sempat dikibarkan oleh warga Aceh.
“Kita harus bersyukur, Pak, rakyat kita ini nggak pemarah, Pak. Kemarin bendera putih cuma sebentar, tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegas Deddy.
Ia mendesak Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu pemimpin dalam satuan tugas penanganan bencana, untuk bekerja lebih serius. “Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam satgas penanganan bencana ini bekerja sepenuh hati, Pak. This is not business as usual, Pak. Ini menyangkut nyawa manusia,” katanya.
Kritik Kebijakan dan Birokrasi Penanganan Bencana
Deddy juga menyoroti peran pemerintah daerah (pemda) yang dinilainya minim ‘sense of crisis’ terhadap potensi kebencanaan. Ia mencontohkan kasus tenda bantuan yang dilepas setelah kunjungan Presiden.
“Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan. Bayangkan, hanya untuk tenda saja kemarin kita nunggu dari pusat datang BNPB, itu pun Presiden pulang, cabut lagi itu tenda. Artinya, kabupaten atau kotanya kan nggak punya stok sama sekali. Itu satu, tidak ada sense -nya kita sama sekali,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan ‘jemput bola’ dalam pemulihan pascabencana, terutama di Sumatera. Deddy menyoroti kesulitan birokrasi yang dihadapi korban bencana, seperti keharusan membawa Kartu Keluarga (KK) padahal rumah mereka sudah hancur.
“Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola, Pak. Ini warga semua yang kehilangan KK, segala macam, disuruh bawa KK. KK dari Hong Kong? Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa KK. Disuruh pergi ke kabupaten naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayanan teknis cepat, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, KK-nya sediain print di kabupaten, kota. Jangan suruh rakyat lagi,” pungkasnya.
