JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah untuk segera memfasilitasi masuknya bantuan bencana dari warga Aceh yang berada di Malaysia. Ia meminta agar proses birokrasi yang menghambat tidak lagi menjadi kendala.
Permintaan ini disampaikan Dasco dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana Sumatera di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026). Dasco secara spesifik menanyakan kewenangan yang bertanggung jawab atas tertahannya bantuan tersebut.
“Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa, Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” ujar Dasco.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kewenangan terkait perizinan masuknya barang bantuan tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tito merinci nilai dan jenis bantuan yang tertahan, meliputi minyak goreng senilai Rp 1 miliar (3.000 liter), gula pasir sekitar Rp 50 juta, air mineral Rp 672 juta, 5.000 dus makanan siap saji senilai Rp 1 miliar, 3.000 karung pakaian baru senilai Rp 126 miliar, dan kloset toilet senilai Rp 4,8 miliar. Ada pula Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar.
“Nah, ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir, kita perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu Mentan, karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan,” jelas Tito.
Menanggapi hal tersebut, Dasco menilai bahwa pengiriman bantuan satu kali ini seharusnya tidak menjadi masalah. Ia pun meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberikan dukungan agar akses bantuan tersebut dapat dibuka.
“Ini kan cuma pengiriman satu kali? Sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir mungkin Mentan nggak keberatan kali kan ini karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Pak Mentan?” tanya Dasco.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang turut hadir, mengusulkan agar komoditas beras, yang dianggap sensitif, sebaiknya tidak dikirim. Dasco kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada beras dalam bantuan tersebut.
“Nggak ada beras, Pak, hanya minyak goreng dan gula pasir sedikit itu,” tegas Dasco.
Andi Amran kemudian mengusulkan agar bantuan tersebut diuangkan saja, mengingat Kementan saat ini sedang gencar melakukan ekspor minyak goreng ke berbagai negara.
“Kalau masih bisa, usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng besar-besaran ke beberapa negara. Tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau harus masuk, saya kira pengawasan yang sangat ketat,” ujar Andi Amran.
Namun, Dasco berpandangan bahwa mengingat bantuan ini bersifat kemanusiaan dan hanya dilakukan satu kali, pemerintah dapat memberikan dispensasi. Ia meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai agar proses perizinan dapat segera diselesaikan.
“Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali, dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi,” kata Dasco.
Ia menambahkan, “Pak Mensesneg dan Menkeu bisa koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai, ini kita sudah dengar Mentan, karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak ganggu. Saya pikir Pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka sambut puasa dan Hari Raya Lebaran.”
