Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara dan Aceh berpotensi meningkatkan angka kemiskinan nasional sebesar 0,49%. Ia juga memperkirakan kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20% akibat dampak bencana tersebut.
Dampak Bencana Terhadap Kemiskinan
Cak Imin menjelaskan bahwa bencana di Sumatera memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di tingkat nasional. “Terutama data yang jelas di depan mata kita, jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan tingkat nasional, 0,49% diperkirakan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20%,” ujar Cak Imin dalam rapat koordinasi satgas di Kantor Kemendagri, Kamis (16/1/2026).
Ia menambahkan bahwa data ini perlu segera ditindaklanjuti dengan dua aspek utama. “Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah,” jelasnya.
Menurut Cak Imin, kemiskinan ekstrem bisa saja terjadi di Sumatera karena lumpuhnya kegiatan ekonomi dan hilangnya sumber pemasukan warga. “Dengan bencana ini, maka banyak kegiatan ekonomi yang kemudian terhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan modal ekonominya,” kata Cak Imin.
Usulan Pemberdayaan Masyarakat
Menanggapi kondisi tersebut, Cak Imin mengusulkan beberapa upaya pemberdayaan masyarakat. Langkah pertama adalah pemulihan aset ekonomi dengan memperbanyak peredaran uang, intervensi berbasis kebutuhan masyarakat lokal, serta partisipasi aktif bukan sekadar sebagai objek bantuan.
“Cash for work, yaitu program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat,” tegasnya.
Selanjutnya, program peningkatan kapasitas melalui pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru juga ditekankan. “Itu menjadi satu paket dalam vocation training, yaitu program pelatihan kerja berbayar dengan menggunakan APBN,” ungkapnya.
Cak Imin juga menekankan pentingnya pemberian bantuan rintisan usaha, dengan usulan anggaran sebesar Rp5 juta per keluarga. Ia berharap Satgas yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat memberikan dana khusus bagi rintisan usaha agar dapat bangkit kembali.
“Sehingga Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif yang secara sistem dan cara kerjanya memiliki kemampuan, tetapi dalam anggaran tentu membutuhkan perhatian kita bersama,” ujarnya.
