Massa buruh yang menggelar demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Senin (29/12/2025), tidak sebanyak yang diperkirakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa jumlah massa yang sedikit memang disengaja.
Aksi yang rencananya dipusatkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat, ini bertujuan untuk menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 menjadi Rp 5,7 juta. KSPI bersama Partai Buruh telah menyatakan bahwa aksi akan berlangsung selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025.
Tuntutan Buruh Terkait UMP DKI Jakarta 2026
Said Iqbal menyampaikan kekecewaannya terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Menurutnya, angka tersebut lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta, seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” kata Said Iqbal kepada wartawan. Ia menyoroti biaya sewa rumah di Jakarta yang menurutnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar.
Said juga menyebutkan bahwa nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Menurut perhitungan KSPI, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp 5,89 juta per bulan.
Oleh karena itu, KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi setara dengan nilai KHL tersebut, serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di atas KHL.
Alasan Jumlah Massa yang Sedikit
Meskipun menargetkan puluhan ribu buruh, jumlah massa yang turun dalam aksi hari ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, tidak banyak. Said Iqbal menjelaskan bahwa hal ini disengaja.
“Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” ujar Said Iqbal kepada wartawan di lokasi aksi.
Said mengungkapkan kekecewaan kaum buruh karena tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Merdeka. Ia menekankan bahwa Istana Negara seharusnya tidak menjadi tempat yang sakral dan tertutup bagi rakyatnya.
“Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya,” tegas Said Iqbal.
Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan keterbukaannya untuk menerima aspirasi rakyat asalkan dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan. “Beberapa kali kami bertemu Pak Presiden menghadap di Istana, beliau menyatakan boleh aksi asal tertib, asal sesuai aturan,” sebutnya.
Aksi demonstrasi ini dijadwalkan akan terus berlanjut hingga besok, 30 Desember 2025, dengan harapan pemerintah memberikan respons positif terhadap tuntutan buruh.
