Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, angkat bicara mengenai Bupati Pati Sudewo yang dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudaryono menyatakan partainya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
Gerindra Tunggu Hasil Resmi KPK
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya pada Senin (19/1/2026).
Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Menurutnya, semua pihak perlu bersikap bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Dukungan Pemberantasan Korupsi
Sudaryono juga menegaskan komitmen Partai Gerindra dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil. Ia berharap proses hukum dapat berjalan lancar tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” imbuhnya.
Sikap Politik Menunggu Perkembangan
Terkait potensi dampak politik di daerah, Sudaryono menyatakan DPD Gerindra Jawa Tengah akan bersikap kooperatif dan mengikuti perkembangan resmi dari KPK sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Untuk langkah organisasi dan politik, tentu kami akan menunggu hasil dan fakta hukum yang disampaikan secara resmi,” tuturnya.
KPK Konfirmasi Penangkapan Bupati Pati
Sebelumnya, KPK memang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pejabat yang diamankan dalam OTT tersebut adalah Bupati Pati Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
