Bogor, Jawa Barat – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memastikan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan jalur khusus kendaraan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan warga yang menggelar demonstrasi hingga berujung kericuhan di Kantor Kecamatan Cigudeg.
Solusi Pemisahan Jalur Tambang dan Umum
Pembangunan jalur khusus tambang ini bertujuan untuk memisahkan lalu lintas kendaraan tambang dengan masyarakat umum. Rudy Susmanto menyatakan bahwa pemisahan jalur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, ketenangan, dan kenyamanan bagi warga di bagian barat Kabupaten Bogor.
“Pembebasan lahan jalur tambang telah dianggarkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2026,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Ia menambahkan, “Pembebasan lahan jalur khusus tambang akan segera dilakukan sebagai solusi nyata dan berkelanjutan. Seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan.”
Dialog Terbuka dengan Berbagai Pihak
Jalur tambang yang direncanakan akan memiliki panjang 13 kilometer, melintasi Kecamatan Cigudeg hingga Rumpin. Bupati Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk terus membuka dialog dengan masyarakat serta pelaku usaha tambang. Tujuannya adalah agar solusi yang dihasilkan dapat memfasilitasi kepentingan semua pihak.
“Sejak beberapa bulan terakhir kami terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait operasional tambang di wilayah Bogor barat. Alhamdulillah, respons dari Bapak Gubernur Jawa Barat sangat baik dan konstruktif,” ungkap Rudy.
Demo Berujung Kericuhan
Sebelumnya, demonstrasi yang digelar warga di Kantor Kecamatan Cigudeg sempat berujung ricuh. Massa aksi dilaporkan melakukan perusakan terhadap kantor pemerintahan tersebut dan melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk protes.
