Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dapat menempati hunian sementara (huntara) sebelum bulan Ramadan tiba. Saat ini, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan.
“Masyarakat yang saat ini masih berada di tempat pengungsian, target kami adalah paling tidak sebelum bulan puasa, tepatnya sebelum tanggal 18 Februari 2026, mereka sudah bisa bergeser ke hunian sementara,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Suharyanto menjelaskan bahwa BNPB tengah mempercepat pembangunan huntara di berbagai daerah yang terdampak bencana. Ia merinci bahwa sebanyak 17.332 unit huntara harus dibangun. “Saat ini, sebanyak 4.979 unit huntara telah selesai dibangun. Kami optimis sisa lebih dari 11.000 unit akan segera rampung, karena pengerjaannya sudah mencapai 80 persen, 70 persen, bahkan 60 persen di beberapa lokasi, sehingga pembangunannya dilakukan secara serentak di setiap kabupaten/kota,” katanya.
BNPB juga memberikan dukungan bagi warga yang memilih untuk tinggal bersama kerabat atau keluarga. Pemerintah menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan bagi mereka.
“Bagi masyarakat yang tidak memilih untuk menempati huntara, tetapi memilih tinggal bersama sanak saudara atau keluarga, kami juga memberikan dukungan melalui dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan, yang disalurkan selama tiga bulan,” jelas Suharyanto. Ia menambahkan, “Tahap pertama dukungan disalurkan untuk Desember, Januari, dan Februari. Apabila hunian tetap belum selesai pada Februari, kami akan menambahnya. Saat ini, dana yang telah disalurkan untuk 10.409 keluarga, masih ada sekitar seribu orang yang belum menerima karena perbedaan nama dan proses verifikasi oleh Bank Syariah Indonesia.”
Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa pembangunan hunian tetap juga akan segera dimulai. Skema pembangunan hunian tetap dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan mandiri oleh masyarakat dan pembangunan terpusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kondisi Infrastruktur dan Layanan
Suharyanto juga melaporkan bahwa seluruh jalan nasional di Aceh kini telah kembali dapat dilalui, meskipun beberapa masih menggunakan jembatan Bailey dan jembatan darurat. “Semua jalur dapat dilalui, kecuali oleh truk dengan tonase 30 ton. Pernah terjadi insiden di jembatan Kuta Blang yang sempat patah karena dilintasi truk tronton 30 ton, namun sekarang sudah ada pembatasan,” terangnya.
Kondisi kelistrikan di tiga provinsi terdampak juga dilaporkan membaik. Namun, masih ada beberapa desa di Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Tamiang yang pasokan listriknya belum pulih sepenuhnya.
Layanan komunikasi Starlink, yang menjadi tumpuan komunikasi saat bencana, juga dilaporkan telah kembali normal di sebagian besar wilayah. “Starlink yang semula menjadi andalan komunikasi dengan masyarakat terdampak, kini relatif banyak yang sudah tersimpan. Namun, di Aceh Tengah dan Gayo Lues, layanan ini masih terganggu,” paparnya.
Untuk pasokan air, beberapa kabupaten/kota seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur masih mengalami gangguan, sementara wilayah lainnya telah pulih. “Yang menggembirakan adalah pasokan BBM dan LPG. Pada awal bencana, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat antrean panjang di SPBU, namun kini alhamdulillah sudah kembali normal,” imbuh dia.
