Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meluncurkan program Nasional Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba). Kegiatan ini menegaskan dukungan BNN terhadap kebijakan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Peluncuran Nasional di Lahat
Acara peluncuran Nasional Kabupaten Bersinar dilaksanakan pada Kamis (22/1/2026) di Pasar Lama, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut eks Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi serta pejabat daerah setempat.
Komjen Suyudi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum bersejarah dengan diluncurkannya program Kabupaten Bersinar secara nasional. Selain itu, acara ini juga ditandai dengan peluncuran unit layanan terpadu P4GN Kabupaten Lahat. Unit ini diharapkan menjadi pilot project untuk pendirian 50 unit layanan serupa di seluruh Indonesia.
Mantan Kapolda Banten itu menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membangun sistem pertahanan nasional mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga dan desa. Komjen Suyudi juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lahat yang dinilai visioner karena berhasil memadukan kebijakan pusat dengan kearifan lokal.
“Urgensi pembentukan unit layanan ini didasari oleh data eksisting di mana BNN Kabupaten/Kota (BNNK) baru terbentuk sebanyak 182 Satker, sementara jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia mencapai 514, yang artinya jangkauan layanan vertikal BNN saat ini baru mencakup sekitar 34% wilayah,” demikian poin pernyataan Komjen Suyudi dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis BNN, Jumat (23/1/2026).
Solusi Kekosongan Layanan
Komjen Suyudi menjelaskan bahwa pembentukan Unit Layanan Terpadu P4GN melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah langkah solutif untuk mengisi kekosongan layanan. Unit ini diposisikan sebagai ‘embrio’ bagi pembentukan BNNK di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Komjen Suyudi menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara BNN RI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang diwakili Bupati Lahat selaku Ketua Umum, serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diwakili Wali Kota Bandar Lampung. MoU ini bertujuan mengintegrasikan visi BNN dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah untuk mendapatkan dukungan regulasi dan penganggaran yang kuat.
“Momentum ini sejalan dengan pondasi kebijakan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6 tentang pembangunan dari desa dan poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba, serta apresiasi diberikan kepada Kemendagri dan Kementerian Desa PDT atas dukungan produk hukum berupa Surat Edaran terkait penguatan P4GN,” lanjut keterangan dari BNN.
Darurat Narkoba dan Langkah Preventif
Komjen Suyudi memaparkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba, berdasarkan sejumlah survei dari BNN, BPS, dan BRIN pada periode 2023-2025. Survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11%, setara dengan 4,1 juta jiwa penduduk usia produktif 15-64 tahun. Tidak ada wilayah yang bebas dari narkoba, baik perkotaan maupun pedesaan.
“Provinsi Sumatera Selatan menjadi sorotan khusus karena menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi yang mencatat 1.719 wilayah berstatus “SIAGA”, diperparah oleh fenomena sosial penyalahgunaan acara hajatan atau pesta rakyat untuk pesta narkoba atau ‘tripping-an’,” demikian keterangan BNN.
Menyikapi hal tersebut, Komjen Suyudi mendorong Gubernur Sumatera Selatan untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang musik remix di acara keramaian sebagai langkah preventif. Ia juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha organ tunggal yang tidak tertib dan memfasilitasi peredaran narkoba.
Semangat ‘War On Drugs for Humanity’
Dalam konteks ini, Komjen Suyudi menegaskan komitmen dan strategi BNN yang mengusung semangat ‘War On Drugs for Humanity’. Semangat ini berarti bersikap keras dan tegas kepada bandar atau sindikat, namun tetap humanis dengan pendekatan kemanusiaan dalam menangani dan memulihkan korban penyalahguna.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia. “Keberhasilan tidak diukur dari kemegahan seremonial, melainkan dari konsistensi implementasi di lapangan melalui sinergitas Pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media yang berjalan secara organik,” imbuhnya.
