Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih oleh PDAM Tirta Malem di Kabupaten Karo.
Inovasi Pendanaan Daerah
“Nah, kemudian pemerintah daerah mau tidak mau harus inovatif. Harus inovatif untuk mencari sumber pendanaan alternatif,” ujar Bima Arya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026). Pernyataan ini disampaikan Bima saat melakukan rapat dengan Bupati Karo dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Kantor Bupati Karo, Sumatera Utara, pada Kamis (5/2).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bima menjelaskan bahwa mayoritas Pemda di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan pembiayaan kreatif seperti KPBU yang dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana CSR konvensional.
Menurutnya, KPBU merupakan bentuk nyata co-creation, di mana pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah, bukan sekadar menjadi mitra pelengkap.
Tantangan dan Apresiasi KPBU
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti sejumlah tantangan utama dalam pelaksanaan KPBU. Tantangan tersebut meliputi kerumitan proses, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga komitmen politik yang kuat.
Ia turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Bupati Antonius Ginting. Menurut Bima, Pemkab Karo menunjukkan komitmen politik yang kuat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk merealisasikan proyek peningkatan layanan air bersih.
“Dari kompetensi politik, saya lihat Pak Bupati kompetensinya kuat,” puji Bima.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi proses KPBU agar dapat berjalan sesuai regulasi dan target yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan sebagai syarat utama untuk memanfaatkan bonus demografi dan membawa Indonesia menuju visi negara maju.
“Jadi, infrastruktur itu penting sekali. Basic needs itu penting sekali. penting,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Bupati Karo, Antonius Ginting beserta Wakil Bupati Komando Tarigan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo, serta sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan lembaga penjaminan.
