Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras isu yang beredar di media sosial mengenai mitra SPPG yang disebut-sebut meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. BGN menegaskan klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta teknis investasi dan operasional.
Klarifikasi Keuntungan Mitra
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa isu keuntungan bersih sebesar Rp 1,8 miliar per tahun bagi mitra SPPG adalah asumsi fiktif yang tidak memiliki dasar bisnis maupun investasi yang kuat.
“Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” tegas Sony dalam keterangannya pada Minggu (22/2/2026).
Sony menjelaskan bahwa angka Rp 1,8 miliar bukanlah margin keuntungan, melainkan merupakan bagian dari proses pengembalian investasi mitra. “Rp 1,8 m itu bukan margin atau keuntungan, Rp 1,8 m itu tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra karena di situ ada lahan, bangunan, peralatan yang peralatan bukan seperti di rumah,” ucapnya.
Insentif Pemerintah untuk Standar Kualitas
Lebih lanjut, Sony menerangkan bahwa dapur program Makanan Bergizi Gizi (MBG) atau SPPG harus dilengkapi dengan peralatan berkualitas tinggi, seperti kompor high pressure, bukan kompor gas biasa yang disambung selang. Selain itu, fasilitas pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan penyaring lemak juga wajib tersedia.
“Kompor harus high pressure, bukan gas yang disambung selang, bukan air yang dibuang ke parit, tapi harus ada IPAL, penyaring lemak, dan lain-lain. Jadi insentif itulah yang diberikan pemerintah sebagai penghormatan pemerintah,” jelasnya.
Untuk mendapatkan insentif tersebut, mitra diwajibkan membangun SPPG sesuai dengan Juknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan standar teknis yang sangat ketat. Estimasi investasi awal yang harus dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung pada harga lahan dan lokasi.
Verifikasi Mitra SPPG Independen dari Afiliasi Politik
Menanggapi tudingan adanya afiliasi mitra SPPG dengan partai politik, Sony menegaskan bahwa proses verifikasi tidak mempertimbangkan latar belakang kelompok pengusaha atau partai politik tertentu.
Sony menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari 120 orang, dan pimpinan BGN tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi tersebut. Fokus verifikasi adalah pada legalitas yayasan, kepemilikan NPWP dan NIB, serta kesesuaian lokasi.
“Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Kami tak melihat latar belakang partainya apa, ini usahanya apa, jadi hanya itu kemudian dicek lokasinya. Lokasi betul atau tidak, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak,” jelasnya.
“Jadi tak ada relasi di sini kelompok pengusaha besar, partai politik. Yang 120 orang ini nggak tahu, dan mereka yang verifikasi bukan kami, bukan pimpinan yang verifikasi tapi verifikator,” sambung Sony.
Survei lapangan juga melibatkan 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei ini hanya berfokus pada spesifikasi dan kondisi fisik dapur MBG, tanpa menanyakan afiliasi politik atau kepemilikan pengusaha.
“Tidak kemudian ditanya ini punya partai apa punya siapa pengusaha siapa, nggak. Kami nggak melihat itu,” terangnya.
