Pembubaran konvoi yang mengibarkan bendera Bulan Bintang di Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis (25/12) hingga Jumat (26/12) dini hari, memicu sorotan di media sosial. Muncul narasi dugaan kericuhan dan pemukulan oleh oknum TNI terhadap massa aksi.
Aksi yang melibatkan sekelompok masyarakat ini berkonvoi dan berdemonstrasi sambil mengibarkan bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan, tindakan tersebut berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, terutama di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.
“TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI,” kata Freddy, dilansir Antara, Sabtu (27/12). Hal ini juga diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.
Menindaklanjuti laporan aksi, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe. Bersama personel Korem 011/Lilawangsa dan Kodim 0103/Aceh Utara, aparat mendatangi lokasi. Awalnya, aparat mengedepankan langkah persuasif dengan mengimbau massa untuk menghentikan aksi dan menyerahkan bendera. Namun, imbauan tersebut diabaikan, sehingga aparat melakukan pembubaran terukur dan mengamankan bendera untuk mencegah eskalasi situasi.
Dalam proses pembubaran, terjadi adu mulut. Saat pemeriksaan terhadap salah satu orang, ditemukan satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magasin, dan senjata tajam. Orang tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Koordinator aksi demonstrasi mengklaim kejadian tersebut hanya selisih paham dan menyatakan telah sepakat berdamai dengan aparat. TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” ujar Freddy.
TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait berkomitmen mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk menjaga stabilitas keamanan dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh pascabencana. “TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Panglima TNI Pastikan Tindak Tegas Provokator
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan menindak tegas kelompok provokator yang mengganggu upaya pemulihan pascabencana di Aceh. “TNI dan semua kementerian/lembaga, dan masyarakat, sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam,” kata Agus saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Agus berharap upaya provokasi oleh kelompok tertentu di tengah bencana Aceh tidak terulang. “Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu, proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” tegasnya.
DPR Ingatkan Upaya Ganggu Stabilitas Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti adanya upaya mengganggu stabilitas nasional di tengah pemulihan bencana Aceh. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersatu padu.
“Dan juga kami mengajak masyarakat untuk selalu bersatu padu, bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada, baik aparat pusat ataupun daerah, aparat sipil, militer, ataupun dari kepolisian untuk memastikan jangan ada upaya-upaya pihak dari luar yang menyusupkan agenda-agenda mereka yang menyebabkan kekacauan,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Dave menekankan pentingnya mengedepankan rasa kemanusiaan dalam setiap langkah pengamanan di Aceh. “Saya memandang penting bahwa setiap langkah yang diambil oleh TNI dalam hal perkara pengamanan di Aceh harus mengedepankan fungsi-fungsi humanity, harus memastikan yang diutamakan di sini adalah pelayanan dan juga menjaga stabilitas secara umum dan juga memastikan bahwa bantuan tersebut terdistribusi dengan baik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
