Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengidentifikasi sekitar 2 juta kendaraan di wilayahnya menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menindaklanjuti temuan ini, Bapenda berencana menugaskan petugas pajak untuk melakukan penagihan langsung ke kediaman para penunggak.
Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizky Natakusumah, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan menggandeng Ketua RT dan RW dalam proses pendataan faktual kendaraan yang menunggak pajak. Langkah ini diambil untuk membandingkan dan memutakhirkan basis data yang ada. “Basis data dalam pelaksanaan pendataan belum sepenuhnya diperbarui. Ada kendaraan yang sudah pindah tangan, pindah domisili, mengalami kecelakaan, hingga hilang,” ujar Berly kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Untuk mempermudah proses pendataan oleh perangkat RT dan RW, Pemprov Banten akan mengembangkan sebuah aplikasi khusus. Melalui aplikasi ini, RT dan RW dapat mengunggah data kendaraan penunggak pajak secara daring. “Pada akhir Februari akan dilakukan pendataan penunggak pajak secara door to door oleh RT dan RW untuk mengetahui secara faktual kendaraan yang belum membayar pajak,” katanya.
Setelah data faktual terkumpul, Bapenda akan mengerahkan petugas pajak untuk mendatangi rumah para penunggak. Petugas ini akan diberikan target pendapatan oleh Pemprov Banten. “Awal Maret akan ditindaklanjuti oleh pegawai Bapenda melalui penagihan berbasis penelusuran oleh RT dan RW,” jelas Berly. Ia menambahkan, “Apabila penagihan tidak mencapai target, maka akan berdampak pada pengurangan tunjangan.”
Berly merinci bahwa dari sekitar 2 juta kendaraan yang menunggak PKB, Pemprov Banten menargetkan 200 ribu penunggak dapat direalisasikan pembayarannya pada tahun ini. “Selama lima tahun terakhir, tunggakan mencapai sekitar dua juta kendaraan roda dua dan roda empat. Tahun ini targetnya 200 ribu tunggakan direalisasikan secara bertahap,” ucapnya.
