PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI menjalin kolaborasi strategis. Kerja sama ini difokuskan pada fasilitasi layanan perbankan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut semangat ‘Menggempur Desa’ untuk mengentaskan kemiskinan.
Peran Vital Bank Jateng sebagai “Bapak Asuh” Desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menekankan peran vital Bank Jateng sebagai “Bapak Asuh” bagi kemandirian desa. Ia meminta perbankan tidak hanya menjadi penyedia modal, tetapi juga mentor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kita harus keroyokan, kita harus gempur kemiskinan dan ketertinggalan di desa melalui dukungan akses permodalan yang nyata. Saya ingin Bank Jateng tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga menjadi mentor bagi desa dalam mengelola arus kas serta membina pengelola usaha desa agar melek literasi keuangan,” tegas Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).
Modernisasi Keuangan Desa dengan Teknologi
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyatakan kesiapan menghadirkan sistem keuangan desa yang modern dan transparan melalui dukungan teknologi perbankan terkini.
“Dengan aplikasi Siskeudes TNT (Transaksi Non Tunai) yang saat ini digunakan, proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Jawa Tengah akan semakin efisien, aman, dan memberikan manfaat besar, terutama dalam hal monitoring penggunaan dana desa secara akuntabel,” ujar Irianto.
Program Penguatan Ekonomi Perdesaan
Selain digitalisasi, Bank Jateng telah menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui berbagai program:
- Program Samsat Budiman yang melibatkan 839 BUMDes.
- Penguatan Koperasi Desa Merah Putih melalui QRIS.
- Pendampingan literasi keuangan oleh Agen Duta Bank Jateng.
Boyolali Siap Menuju Hari Desa Nasional 2026
Bupati Boyolali, Agus Irawan, menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Boyolali sebagai pusat sinergi dan persiapan menuju Hari Desa Nasional 2026.
“Ini adalah langkah konkret untuk memastikan kemudahan kedepannya. Kerja sama ini sangat strategis karena menyentuh aspek akselerasi ekonomi agar BUMDes kita mampu berdaya saing secara profesional, serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel,” ungkap Agus.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Bupati Boyolali pada Senin (29/12) ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi bangkitnya ekonomi desa yang lebih tangguh dan berkelanjutan, selaras dengan visi ‘Maju Desanya, Sejahtera Rakyatnya, Kuat Negaranya’.
