Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Indonesia (PELBAJINDO), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mendesak PELBAJINDO untuk meningkatkan perannya dalam membina Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tujuannya adalah mencetak PMI yang terampil, berintegritas, dan bersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja berkualitas di Jepang.
PMI Indonesia Berpeluang Besar di Jepang
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia, dengan bonus demografinya, dipandang sebagai mitra strategis bagi Jepang yang tengah menghadapi krisis demografi akibat penurunan angka kelahiran dan penuaan penduduk. Jepang diproyeksikan membutuhkan hingga 820.000 tenaga kerja asing (TKA) pada periode 2024-2029. Indonesia berpeluang mengisi sekitar 164.000 hingga 246.000 posisi di sektor perawat lansia, pertanian, konstruksi, manufaktur, dan perhotelan.
“Di saat Jepang kekurangan tenaga kerja terampil, Indonesia justru masih menghadapi tantangan pengangguran yang relatif tinggi. Data BPS per Agustus 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,85%, dengan jutaan angkatan kerja baru masuk setiap tahun,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
“Di sinilah peran strategis PELBAJINDO, melalui pelatihan yang berkualitas dan sertifikasi yang kredibel menjadi kunci agar PMI Indonesia mampu bersaing dan dipercaya,” sambungnya.
Remitansi PMI Jadi Penopang Ekonomi Nasional
Bamsoet menyampaikan hal tersebut saat Deklarasi PELBAJINDO di Parle Senayan Jakarta, Selasa (27/1/). Ia menjelaskan bahwa pemerintah mencatat hampir 300 ribu PMI ditempatkan ke berbagai negara sepanjang 2024, dengan Jepang sebagai salah satu tujuan utama. Hingga akhir 2024, sekitar 190 ribu lebih PMI bekerja di Jepang, menjadikan Indonesia salah satu pemasok tenaga kerja terbesar di negara tersebut.
“Sepanjang tahun 2024 remitansi PMI tercatat melampaui Rp 250 triliun. Menjadikannya salah satu penopang penting ekonomi nasional di tengah tekanan global,” kata Ketua DPR RI ke-20 tersebut.
“Dampak ekonomi ini menunjukkan bahwa penempatan PMI ke luar negeri tidak sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan yang saling terhubung,” sambungnya.
Pentingnya Pelatihan Bahasa, Etos Kerja, dan Keterampilan
Bamsoet menekankan bahwa pelatihan bahasa Jepang harus dibarengi dengan pembentukan etos kerja, pemahaman budaya, serta penguatan keterampilan teknis yang dibutuhkan industri Jepang. PMI yang memiliki sertifikasi kompetensi, disiplin tinggi, dan integritas kuat akan lebih mudah beradaptasi, memiliki daya saing, serta berpeluang mendapatkan penghasilan yang layak dan perlindungan kerja yang memadai.
“PELBAJINDO berada di garda depan dalam memastikan calon PMI berangkat dengan kemampuan dan kapasitas yang mumpuni. Sinergi yang kuat antara PELBAJINDO, pemerintah, serta lembaga penempatan seperti BP3MI dan P3MI mutlak diperlukan agar proses pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Dukungan dari Komisi IX DPR RI dan Kemenaker
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung penguatan peran PELBAJINDO. Ia menilai lembaga pelatihan profesional menjadi faktor krusial dalam menekan pengangguran dan memastikan perlindungan PMI sejak sebelum berangkat.
“Komisi IX DPR RI memandang lembaga pelatihan seperti PELBAJINDO memiliki peran strategis dalam mempersiapkan PMI yang kompeten dan berdaya saing. Pelatihan bahasa, budaya kerja, serta sertifikasi keterampilan akan menentukan keberhasilan PMI di negara tujuan, sekaligus meminimalkan persoalan ketenagakerjaan yang sering muncul,” papar Yahya.
Yahya menambahkan sinergi antara PELBAJINDO, pemerintah, dan lembaga penempatan seperti Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (B3PMI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) perlu terus diperkuat untuk memastikan rekrutmen transparan dan perlindungan PMI terpenuhi.
Dirjen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (KP2MI), Rinardi Rusman, menyatakan tantangan ke depan semakin kompleks dengan standar tinggi Jepang terhadap kemampuan bahasa, keterampilan teknis, serta kepatuhan hukum dan kontrak kerja.
“Tanpa pelatihan yang serius dan berintegritas, peluang besar tersebut bisa terlewatkan. Karena itu, PELBAJINDO harus mampu meningkatkan mutu pelatihan dan kemampuan pekerja migran Indonesia,” imbuhnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan peningkatan penempatan pekerja migran harus disertai skema pemberdayaan dan perlindungan yang utuh sejak pra keberangkatan hingga kepulangan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir (daring), Dirjen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Rinardi Rusman, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison, Waketum KADIN Indonesia Nofel Hilabi, Dirut RSCM Supriyanto, Kepala BP3MI Yogyakarta Tonny Chriswanto, Ketua Umum PELBAJINDO Azis Yuriyanto, Dewan Pengawas PELBAJINDO Brotoseno serta para pengurus PELBAJINDO.
