Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilainya telah mengalami ‘kebablasan’. Menurutnya, praktik demokrasi saat ini sudah menyerupai kondisi di luar negeri dan berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pentingnya Pancasila dalam Demokrasi
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan pada acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Bahlil mengawali orasinya dengan merenungkan sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila lahir dari rapat PPKI sebagai solusi atas sejarah panjang bangsa yang terpecah belah oleh politik devide et impera, mengingat Indonesia adalah bangsa yang multietnis.
“Menurut saya, yang benar itu adalah apa yang dicetuskan dan diputuskan dalam rapat PPKI. Karena memang sejarah mencatat bahwa bangsa kita ini 350 tahun dihajar dengan politik devide et impera. Bangsa kita ini bangsa multietnis,” ujar Bahlil.
Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan Sila Keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahlil menegaskan bahwa fondasi demokrasi Indonesia seharusnya tidak mengadopsi sepenuhnya demokrasi Eropa atau Amerika untuk mencapai kemerdekaan.
“Makanya Sila Keempat itu adalah: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, nggak ada,” jelasnya.
Dampak Negatif Demokrasi Kebablasan
Bahlil secara gamblang menyatakan keprihatinannya terhadap arah demokrasi saat ini. Ia melihat adanya dampak negatif yang signifikan akibat praktik demokrasi yang dianggapnya sudah melampaui batas.
“Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Tadinya kita duduk bicara di kampung bisa, sekarang habis Pilkada ribut orang di pinggir-pinggir. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini?” tuturnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Bahlil mengajak seluruh legislator Partai Golkar untuk bersama-sama merumuskan kembali arah demokrasi yang paling sesuai dan layak bagi Indonesia. Ia menekankan kembali pentingnya mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan utama.
“Katanya Golkar salah satu ikrarnya mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45. Sudah tahu kita sudah masuk di lobang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya, penting untuk kita merenung bersamalah. Kata Ebiet, tanyakan kepada rumput yang bergoyang,” imbuhnya.
Bahlil menambahkan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara, selain dalam konteks demokrasi, juga mencakup pencapaian kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, serta menjaga marwah negara. Ia berharap agar Fraksi Partai Golkar di DPR dan MPR, serta seluruh elemen partai, dapat merumuskan langkah strategis demi demokrasi Indonesia yang lebih baik.
“Jadi karena itu menurut saya, Fraksi Partai Golkar, baik di DPR maupun MPR dan kita semua, harus merumuskan langkah demokrasi apa yang paling tepat dan layak. Ini menurut kalau kita mau kaji betul. Itu dalam konteks demokrasi. Dalam konteks keadilan, tujuan kita berbangsa bernegara adalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, marwah negara,” pungkasnya.
