Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Kamis bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini sejalan dengan langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Meskipun demikian, Pemkot Depok menegaskan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan terganggu dan tetap berjalan normal.
Adaptasi Era Digital dan Efisiensi Anggaran
Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa penerapan WFH ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian pola kerja pemerintahan dengan perkembangan era digital. Ia menyatakan, “Hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH, sehingga kita mencoba sejalan dengan Pemerintah Provinsi.”
Lebih lanjut, Supian mengaitkan kebijakan ini dengan percepatan digitalisasi. “Salah satu upaya memulai kerja-kerja digital itu memang harus dipaksa juga dengan mekanisme WFH. Dulu kita sudah terbiasa dengan Zoom saat COVID-19, sekarang justru sudah jarang lagi,” ungkapnya, mengutip situs resmi Pemerintah Kota Depok, Selasa (27/1/2026).
Selain adaptasi digital, WFH juga akan menjadi tolok ukur efisiensi anggaran pemerintah daerah. “Saya juga ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” tambah Supian.
Ia mencontohkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam mematikan lampu selama satu jam yang terbukti efektif menghemat energi. “Makanya saya ingin tahu, kalau satu hari tidak berkantor, khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat, dampaknya seperti apa,” tuturnya.
Pelayanan Publik Tetap Prioritas
Meskipun demikian, Supian Suri menegaskan bahwa tidak semua lini pelayanan akan menerapkan WFH. Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap beroperasi seperti biasa. “Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH,” tutupnya.
