Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Penyerahan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait penanganan infrastruktur terdampak bencana di Auditorium Gubernur Sumbar, Kota Padang, Jumat (28/1/2026) malam. Langkah ini menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah pusat untuk mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayah tersebut.
Fokus Penanganan Infrastruktur Pascabencana
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi memaparkan bahwa kehadiran pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PU Dody Hanggodo, menunjukkan perhatian serius terhadap Sumatera Barat. Kunjungan Menteri PU telah mencakup berbagai wilayah terdampak seperti Padang Pariaman, Malalak (Kabupaten Agam), Tanah Datar, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, hingga Kota Padang. Pemerintah pusat menekankan agar penanganan infrastruktur tidak bersifat sementara, melainkan dibangun dengan desain yang lebih kuat dan tahan terhadap bencana di masa depan.
Mahyeldi menggarisbawahi empat fokus utama pascabencana: perbaikan jalan dan jembatan, penanganan kawasan Lembah Anai secara permanen, relokasi dan rehabilitasi rumah masyarakat di zona rawan, serta pemulihan sistem penyediaan air bersih, khususnya di Kota Padang. Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota proaktif menyiapkan data kerusakan yang akurat untuk kelancaran proses penganggaran.
DPR dan BUMN Siap Kawal Progres
Andre Rosiade menyatakan bahwa DPR RI akan mengawal percepatan anggaran dan memastikan BUMN Karya bergerak cepat di lapangan. Komisi VI DPR RI telah berkoordinasi dengan Hutama Karya, Nindya Adhi Karya, dan BUMN lainnya untuk kesiapsiagaan alat berat di titik-titik rawan seperti Silaiang dan Malalak. Andre menekankan pentingnya kualitas pengerjaan, terutama pada jalur strategis seperti Lembah Anai yang merupakan urat nadi ekonomi Sumbar. Ia juga meminta kepala daerah segera memfinalisasi data kerusakan, termasuk fasilitas pasar dan UMKM, agar pemulihan ekonomi berjalan seiring perbaikan infrastruktur.
Laporan Teknis dan Rencana Detail
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Wendra, menjelaskan penanganan darurat jalur Lembah Anai masih berlangsung dengan fokus mengembalikan fungsionalitas jalan secara terbatas sambil menyiapkan desain permanen. BPJN juga memastikan alat berat siaga di jalur alternatif Malalak dan Sitinjau Lauik untuk mengantisipasi longsor susulan.
Dari sektor permukiman dan air bersih, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW/BPBPK) Sumbar Kementerian PU, Maria Doeni Isa, memaparkan rencana rehabilitasi 182 kantor pemerintahan, perbaikan sistem penyediaan air minum, serta pembangunan dan rehabilitasi ratusan SPAM dan Pamsimas. Estimasi anggaran mencapai ratusan miliar rupiah untuk Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Inovasi penyediaan air bersih Kota Padang melalui pemanfaatan kelebihan kapasitas air Universitas Andalas juga dipaparkan, disertai kebijakan pembebasan biaya sambungan rumah bagi masyarakat.
Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA Balai Wilayah Sungai Sumatra V Padang, Iwan Hernawan, melaporkan sedikitnya 43 sungai terdampak bencana dan mengusulkan anggaran lebih dari Rp 4 triliun dalam R3P untuk pengendalian banjir, sedimen, pembangunan sabo dam di kawasan Gunung Marapi, rehabilitasi irigasi, serta penyediaan air baku.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Jihat, menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan merehabilitasi fasilitas pendidikan, pasar, fasilitas olahraga, serta rumah ibadah. Namun, dana pusat hanya dapat digunakan untuk pembangunan fisik, bukan pengadaan lahan relokasi.
Solusi Lahan dan Kolaborasi Lanjutan
Menanggapi kendala pengadaan lahan relokasi, Andre Rosiade meminta pemerintah daerah turut hadir memberikan solusi, khususnya bagi sekolah dan pesantren yang harus direlokasi dari zona merah. Wakil Rektor Universitas Andalas (Unand) Hefrizal Hendra memaparkan potensi kelebihan kapasitas air Unand yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat Kota Padang melalui kerja sama dengan PDAM.
Rapat ditutup dengan kesepakatan antara Andre Rosiade dan Gubernur Mahyeldi untuk mempercepat pemulihan Sumatera Barat dengan pendekatan pembangunan permanen, terintegrasi, dan berorientasi pada ketahanan bencana jangka panjang. Pertemuan teknis lanjutan antara kepala daerah, balai, dan BUMN Karya akan dilakukan untuk memantau progres pembangunan secara berkala.
