Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah cepat PT Pertamina (Persero) dalam menangani bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Apresiasi ini diberikan atas kesigapan Pertamina dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tiga wilayah terdampak bencana tersebut.
Andre mengaku merasakan langsung kecepatan respons Pertamina, khususnya di Sumatera Barat. Ia menyampaikan terima kasih atas gerak cepat perusahaan pelat merah tersebut dalam menyalurkan bantuan, termasuk dukungan pengiriman BBM untuk kebutuhan posko-posko bantuan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, juga Aceh, dan Sumut. Saya merasakan betul bagaimana cepatnya respons Pertamina,” ujar Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu juga secara khusus mengapresiasi jajaran Pertamina di daerah, termasuk General Manager Pertamina wilayah Sumbar, yang dinilainya sigap merespons permintaan bantuan, baik untuk pengiriman logistik maupun suplai BBM ke wilayah terdampak.
Menurut Andre, langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir dan responsif dalam membantu pemerintah mengatasi dampak bencana alam.
Command Center untuk Pantau SPBU
Selain mengapresiasi, Andre juga menyoroti pembangunan command center di kantor Pertamina wilayah Sumatera Barat. Ia telah menerima laporan bahwa pusat kendali tersebut memungkinkan pemantauan kondisi riil di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.
“Saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada command center di kantor Pertamina Sumbar. Dengan itu kita bisa memantau siapa saja yang mengisi dan siapa saja yang dicurigai sebagai mobil lansir,” tuturnya.
Usulan Penegakan Hukum BBM Subsidi
Namun demikian, Andre menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menilai Pertamina tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.
“Pertamina tidak punya tangan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau ada mobil yang diduga mobil lansir, Pertamina tidak bisa menangkap,” jelasnya.
Oleh karena itu, Andre mengusulkan agar Pertamina secara resmi menyampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tegas dalam mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi. Aturan tersebut penting agar tidak ada lagi kebocoran BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat, namun justru dimanfaatkan untuk tambang ilegal atau kepentingan industri.
Andre juga mengusulkan agar dalam sistem command center ke depan turut melibatkan aparat penegak hukum dalam bentuk pokja atau petugas khusus. Dengan begitu, apabila terdeteksi dugaan pelanggaran di SPBU tertentu, aparat terdekat seperti Polsek atau Koramil dapat segera melakukan pengecekan dan penindakan.
Terakhir, Andre kembali menyampaikan terima kasih kepada jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga atas kontribusi mereka dalam membantu masyarakat di daerah terdampak bencana, termasuk perhatian terhadap kebutuhan depo di Air Bangis yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Supaya BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rakyat jangan sampai terus mengantre atau kesulitan mendapatkan BBM,” jelasnya.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memastikan Pertamina akan terus hadir bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan.
