Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait penanganan krisis air bersih yang dinilai berjalan lamban. Andre menegaskan bahwa minimnya perhatian atau anggaran dari pemerintah pusat bukanlah penyebab masalah ini, melainkan respons Pemko Padang yang dinilai tidak sigap dalam menindaklanjuti solusi yang telah disiapkan.
Respons Lamban Pemkot Padang
Pernyataan keras ini disampaikan Andre Rosiade saat mendampingi kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Sumatera Barat pada Rabu (27/1). Dalam pertemuan yang turut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta jajaran Kementerian PU di Sumbar, Andre mengungkap kesiapan Kementerian PU melalui Balai Cipta Karya untuk membangun hingga 500 sumur bor sebagai solusi cepat krisis air bersih di Kota Padang. Target penyelesaiannya adalah paling lambat Maret 2026.
Namun, Andre menyayangkan langkah tersebut tersendat karena Pemko Padang dinilai tidak segera menyiapkan data teknis yang dibutuhkan. “Pemerintah pusat sudah siap bangun 500 sumur bor. Data itu diminta sejak satu bulan lalu, tapi sampai hari ini Pemkot Padang baru mengirimkan lima titik. Ini yang membuat penanganan krisis air di Padang berjalan lambat,” tegas Andre, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Anggaran Besar Telah Disiapkan
Andre Rosiade menekankan bahwa dalih keterbatasan anggaran sama sekali tidak relevan. Ia memaparkan dukungan pemerintah pusat terhadap sistem air bersih Padang sangatlah besar. Hingga kini, hampir Rp 100 miliar telah dikucurkan untuk perbaikan PDAM Kota Padang. Bahkan, anggaran lanjutan senilai Rp 708 miliar juga telah disiapkan, masing-masing Rp 308 miliar untuk Palukahan dan Rp 400 miliar sebagai pengganti sistem Gunung Pangilun.
“Bandingkan dengan Padang Pariaman yang mendapat Rp 278 miliar dan sudah berjalan baik. Artinya, persoalan air bersih di Padang bukan soal dana, tapi soal kinerja dan keseriusan pemerintah daerah,” ujar Andre, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Perhatian Hingga Tingkat Nasional
Persoalan krisis air di Padang bahkan telah sampai ke tingkat nasional. Menteri PU Dody Hanggodo telah dihubungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menerima laporan dari Gubernur Sumbar mengenai kondisi darurat air bersih di Kota Padang.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu, terlebih menjelang bulan Ramadan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat diminta turun tangan cepat untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. “Sambil menunggu data sumur bor dari Pemko Padang, kami sudah mengerahkan mobil-mobil tangki air yang beroperasi 24 jam di Kota Padang. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih ini harus selesai,” kata Dody.
Andre Rosiade kembali menegaskan komitmen dan kesiapan penuh pemerintah pusat, serta mendesak Pemko Padang untuk segera bergerak cepat dan bertanggung jawab agar krisis air bersih yang dikeluhkan warga tidak terus berlarut-larut.
Pemko Padang Usulkan 264 Pembangunan Sumur Bor
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan bahwa usulan awal pembangunan sumur bor memang hanya lima titik. Namun, per hari ini, total ada 264 titik usulan pembangunan sumur bor di Kota Padang yang telah diajukan.
“Rapat itu kita inisiasi lima hari lalu. Yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain sepertinya tak bisa menjawab karena ini masih pas rapat lahirlah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan. “Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambungnya.
Fadly menambahkan bahwa kekeringan yang terjadi di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin. Langkah awal yang dilakukan adalah penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM. “Lima hari lalu baru lima titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor,” terangnya.
Ia berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat. “Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk-menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next ?” ucapnya. “Kalau saran saya, kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” tuturnya.
Berdasarkan data yang diterima, usulan 264 sumur bor tersebut akan dibangun di Kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
