Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan Jalan dan Jembatan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruas jalan provinsi yang rusak parah akibat banjir bandang (galodo) ini kini ditangani langsung oleh pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp670 miliar.
Pengambilalihan Penanganan oleh Pemerintah Pusat
Andre Rosiade menjelaskan bahwa pengambilalihan penanganan Jalan Malalak merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Meski Jalan Malalak merupakan kewenangan provinsi, karena kerusakannya akibat bencana alam, Presiden Prabowo melalui Menteri PU mengambil alih langsung agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” tegas Andre dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan yang lebih cepat dan komprehensif terhadap kerusakan infrastruktur vital yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi.
Peninjauan Langsung dan Pengawalan Progres
Pada Senin (19/1), Andre Rosiade melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan di kawasan Malalak. Ia didampingi oleh pejabat penting, termasuk Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Proyek Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Ardiansyah, dan Camat Malalak Ulya Satar.
Peninjauan ini bertujuan untuk memantau percepatan pengerjaan di jalur strategis tersebut, sekaligus menjamin kualitas dan keselamatan infrastruktur yang sedang dibangun. Andre menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan bukan hanya untuk memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai rencana, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami mengawal langsung agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, rasa aman, dan infrastruktur yang lebih kuat dari sebelumnya,” ujar Andre, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses.
Anggaran dan Tahapan Pembangunan
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp670 miliar yang akan dialokasikan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2026 mengalokasikan Rp370 miliar untuk pekerjaan utama yang ditargetkan selesai pada Desember, sehingga ruas jalan dapat terhubung secara fungsional.
Selanjutnya, pada tahun 2027, dialokasikan Rp300 miliar untuk penyelesaian akhir, termasuk penguatan struktur jalan dan jembatan. “Dengan koordinasi dan arahan Pak Andre, target kami pada 2026 jalan sudah tersambung, dan penyempurnaan struktur di titik rawan kami tuntaskan pada 2027,” jelas Elsa Putra Friandi, Kepala BPJN Sumbar.
Tahap utama pembangunan jalan dan jembatan Malalak ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Kesiapan Kontraktor dan Solusi Sementara
Ardiansyah, Kepala Proyek HKI, memastikan kesiapan penuh pihak kontraktor dalam mendukung percepatan pembangunan. Ia menyatakan bahwa alat berat dan personel telah disiagakan di titik-titik terparah untuk mempercepat normalisasi jalur Padang-Bukittinggi via Malalak.
“Kami menempatkan alat berat dan tenaga teknis di lokasi prioritas agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal tanpa mengurangi standar mutu dan keselamatan,” tegas Ardiansyah.
Sebagai solusi sementara selama proses pengerjaan berlangsung, pemerintah juga telah membangun Jembatan Bailey (rangka baja) yang kini menjadi akses vital bagi mobilisasi alat berat dan aktivitas warga.
