PADANG, Sumatera Barat – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Irigasi Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (30/1/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur air yang rusak parah akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Kerusakan Infrastruktur Vital
Banjir bandang yang menerjang kawasan Batang Kuranji, termasuk Irigasi Gunung Nago, menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan. Kerusakan ini tidak hanya mengganggu sistem pengairan untuk pertanian, tetapi juga pasokan air bersih yang vital bagi kebutuhan sehari-hari ratusan warga. Selain infrastruktur air, ratusan rumah dilaporkan rusak dan hanyut terbawa arus sungai.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang Naryo, jajaran kepala balai Kementerian PU di Sumatera Barat, serta direksi BUMN Karya.
Prioritas Nasional Penanganan Pascabencana
Andre Rosiade menyatakan bahwa perbaikan infrastruktur di Gunung Nago menjadi kunci utama pemulihan. “Alhamdulillah, kehadiran Pak Menteri PU hari ini di Gunung Nago, Batang Kuranji memastikan bagaimana kondisi lokasi ini akan diperbaiki. Mulai dari jembatan, jalan, irigasi hingga aliran sungai dari kawasan Batu Busuk sampai Gunung Nago, Pasar Baru, dan wilayah di bawahnya,” ujar Andre Rosiade.
Ia menambahkan bahwa pembangunan ulang irigasi ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengairan pertanian dan keselamatan infrastruktur warga di sepanjang aliran sungai, serta mengatasi krisis air bersih di Kota Padang.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan Sungai Batang Kuranji dan jaringan irigasi Gunung Nago telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. “Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak ada lagi irigasi pusat atau daerah. Kalau menyangkut kehidupan dasar masyarakat, semuanya ditangani pusat,” tegas Dody.
Anggaran Besar untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk penanganan darurat pascabencana di Sumatera Barat. Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dialokasikan dana sekitar Rp 2 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp 2,6 triliun untuk seluruh wilayah Sumatera Barat.
Selain perbaikan irigasi dan sungai, Kementerian PU juga mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumur bor sebagai solusi cepat mengatasi krisis air bersih. Untuk Kota Padang, direncanakan pembangunan 212 titik sumur bor, dengan tahap awal pengerjaan lebih dari 50 titik yang lahannya telah siap.
“Target kami sebelum Ramadan. Sumur bor ini rata-rata di atas 50 meter, dan kualitas airnya akan kami pastikan dengan filter agar layak digunakan masyarakat,” jelas Dody.
Skema Padat Karya dan Apresiasi Gubernur
Dalam proses rehabilitasi, pemerintah juga mengedepankan skema padat karya untuk melibatkan masyarakat terdampak banjir secara langsung dalam proses pemulihan dan memberikan penghasilan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat. “Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri PU dan dukungan DPR RI, khususnya Pak Andre Rosiade, yang langsung turun ke lapangan dan memastikan pembangunan kembali infrastruktur vital pascabencana,” ujar Mahyeldi.
