Jakarta – Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat menampilkan pendekatan humanis dalam pengamanan unjuk rasa buruh di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026). Sejumlah anggota polisi terlihat membagikan air mineral dan roti kepada para peserta aksi yang berkumpul di Jalan Merdeka Selatan.
Penolakan UMP dan UMSK
Demonstrasi ini diikuti oleh massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Mereka menggelar aksi untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.
Pantauan di lokasi menunjukkan para pendemo tampak antusias menerima pemberian roti dan air mineral dari petugas. Selain itu, sejumlah polwan juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Selamat Datang Pejuang Aspirasi Sampaikan Pendapat Dengan Tertib, Kami Siap Layani’ saat massa mulai berdatangan.
Massa buruh terlihat mengenakan seragam partai buruh berwarna hitam dan merah, serta membentangkan spanduk tuntutan yang berbunyi, ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bulan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% diatas 100% KHL’. Dua mobil komando juga dikerahkan untuk memfasilitasi jalannya orasi.
Pengamanan Humanis dan Profesional
Sebanyak 1.659 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, menyatakan bahwa kehadiran aparat bertujuan untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat,” kata Kombes Reynold EP Hutagalung, dilansir dari Antara.
Ia menambahkan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional. “Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” ujar Reynold.
Kombes Reynold juga mengimbau para orator dan peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis, seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.
