Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa rehabilitasi wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) akan menjadi prioritas utama dalam upaya pembangunan kembali kawasan yang terdampak bencana di Sumatera. AHY menekankan pentingnya evaluasi tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya.
Evaluasi Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana
Menurut AHY, kunci utama dalam membangun kembali kawasan pasca-bencana adalah memastikan tata ruang wilayah benar-benar dimanfaatkan sesuai fungsinya. Ia mendorong adanya evaluasi tata ruang yang lebih adaptif terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.
“Saya rasa bagian utama dari membangun lebih baik ini sangat bergantung pada tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Dan kita harus berani mengevaluasi tata ruang sehingga berbasis pada mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Dalam konteks ini, prioritasnya adalah rehabilitasi hulu daerah aliran sungai,” ujar AHY dalam rapat koordinasi Satgas di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
AHY menilai langkah ini merupakan upaya krusial untuk mencegah terulangnya risiko bencana di masa depan dan memastikan pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan.
Relokasi Warga dan Normalisasi Pelayanan Pertanahan
Lebih lanjut, pemerintah tengah mempersiapkan program relokasi bagi warga yang rumahnya tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula, baik karena alasan keselamatan maupun kerawanan bencana.
“Dan kita pastikan adalah upaya untuk relokasi untuk rumah-rumah yang memang tidak memungkinkan dibangun di tempat awal. Ini diperlukan pendataan kebutuhan lahan dan juga verifikasi status sehingga benar-benar clean and clear untuk hunian tetap,” jelas AHY.
Proses relokasi ini akan didukung penuh dengan pendataan kebutuhan lahan yang cermat serta verifikasi status kepemilikan tanah untuk memastikan kejelasan sebelum ditetapkan sebagai hunian tetap bagi para pengungsi.
Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya normalisasi pelayanan pertanahan dengan pendekatan “menjemput bola”. Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan proaktif mendatangi warga dan pengungsi untuk mempercepat proses administrasi pertanahan.
“Dan yang terakhir tentunya terkait dengan normalisasi pelayanan pertanahan agar menjemput bola. Para petugas BPN tentunya bisa melakukan upaya ini, datang ke warga, para pengungsi agar prosesnya lebih cepat,” pungkasnya.
