Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengakui adanya perubahan pandangan drastis mengenai aktivitas golf. Dulu, Ahok melarang direksi bermain golf, namun kini ia menilai lapangan golf sebagai tempat negosiasi yang paling murah dan sehat.
Perubahan Sikap Terhadap Golf
Pernyataan ini disampaikan Ahok saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (27/1/2026). Dalam sidang tersebut, terdakwa meliputi:
- Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
- Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
- Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
- Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
- Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
- Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
- Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid
- Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
- Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
Jaksa penuntut umum menanyakan kepada Ahok mengenai pengawasan Dewan Komisaris terhadap etika perilaku jajaran direksi. Ahok membenarkan hal tersebut.
Sempat Benci Bermain Golf
Jaksa kemudian menggali pandangan Ahok terkait pertemuan direksi dengan pihak lain di lapangan golf. Ahok mengaku dulunya sangat membenci golf dan bahkan melarang jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermain golf saat ia menjabat sebagai gubernur.
“Bagi komisaris di periode Saudara, kalau pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan golf bersama antara direksi, misalnya, dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan, sebetulnya dengan proses pengadaan itu, bagaimana menurut Dewan Komisaris?” tanya jaksa.
“Ini soal pribadi ya, saya dulu paling benci main golf, Pak. Saya melarang semua orang pemda, tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak,” jawab Ahok.
Namun, situasi berubah ketika Ahok masuk ke Pertamina. Ia baru menyadari bahwa hampir seluruh pemain di industri minyak, termasuk dari perusahaan besar seperti Chevron dan Exxon, kerap mengajak bermain golf. Merasa malu karena tidak bisa bermain, Ahok mengaku terpaksa mengikuti sekolah golf.
“Tapi, ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon, ngajak main golf terus. Saya kan malu, Pak, nggak bisa mukul, Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka,” ujar Ahok.
Golf sebagai Tempat Negosiasi Murah
Ahok berpendapat bahwa lapangan golf merupakan tempat negosiasi yang paling murah dan sehat. Menurutnya, negosiasi di lapangan golf jauh lebih efisien dibandingkan di klub malam.
“Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham, itu dia ada negosiasi di lapangan golf itu, jauh lebih murah daripada nightclub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat paling murah, jemur, jalan, murah dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya, saya belajar golf. Saya menjamu orang-orang Exxon untuk main golf saya sampai ke Chevron diajak main golf minimal saya tidak main 138-lah, kira-kira gitu loh, main 100 masih oke. Nah, itu biasa, Pak,” ujar Ahok.
Ia juga menceritakan kebiasaan ‘isi-isian’ atau apresiasi saat bermain golf, yang menurutnya bukan judi. Ahok bahkan sempat melontarkan candaan mengenai nasihat dari terdakwa Riva Siahaan terkait bermain golf.
“Kami di dalam lapangan golf itu suka isi-isian juga, Pak, apresiasi, Pak. Apresiasi, Pak, bukan judi, Pak, itu, Pak. Jadi ini sesuatu yang di lapangan golf Bapak bisa cari yang mungkin agak bahaya, saya masih ingat nasihat Pak Riva pada saya, dia ngomong begini, ‘Istri saya cuma pesan begini, Pak, kalau main golf, apa? jangan lihat papa caddy ya’ katanya ya, ‘Nanti bahaya katanya’, itu saja, Pak, kita joke-nya, Pak, yang bahaya, Pak,” ujar Ahok.
Penilaian Ahok Terhadap Pencopotan Direksi
Dalam sidang yang sama, Ahok juga memberikan pandangannya mengenai pencopotan dua direksi anak perusahaan Pertamina, Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid. Jaksa menanyakan apakah ada masalah yang mendasari pencopotan tersebut.
Ahok menilai keduanya sebagai direksi terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. Ia memuji kinerja mereka dalam memperbaiki produksi kilang dan Patra Niaga. Ahok bahkan menyatakan bahwa Pak Mas’ud lebih baik dipecat daripada menandatangani jika ada penyimpangan pengadaan.
“Bagi saya dua Saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki patra niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan. Termasuk soal editif ini, Pak Mas’ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya,” ujar Ahok.
Mengenai Djoko Priyono, Ahok menyebutnya sebagai orang asli kilang dengan pengetahuan terbaik tentang industri tersebut. Ahok mengaku sedih saat Djoko dicopot dan sempat meneleponnya.
“Pak Djoko ini, ini orang kilang, asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang, dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot saya pun mau nangis, saya telfon dia. Dia bilang gini, ‘Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja, kerja last saja’ dia bilang,” ujarnya.
Ahok menganggap pencopotan Djoko dan Mas’ud sebagai tindakan yang keterlaluan dan tidak meritokratis. Ia bahkan menyatakan keinginannya untuk melaporkan hal ini kepada jaksa.
“Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu lho, mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan yang saya lakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Djoko itu, makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” ujar Ahok.
Ucapan Ahok ini sempat disambut tepuk tangan oleh pengunjung sidang, yang kemudian ditegur oleh majelis hakim agar menjaga ketertiban.
Laporan Direksi dan Pengawasan
Menanggapi pertanyaan jaksa mengenai laporan dari direksi, Ahok menyatakan bahwa ia tidak mengurus operasional sewa secara detail, kecuali jika ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami, kecuali ada temuan BPK atau BPKP,” ujar Ahok.
Ia menambahkan bahwa selama masa jabatannya, tidak ada temuan BPK atau BPKP. Ahok menduga adanya kerusakan pada gross tonnage (GT) di pelabuhan yang mungkin menjadi penyebab masalah.
Mengenai mekanisme pengawasan, Ahok menjelaskan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Manajemen Risiko. Selain itu, mereka juga memonitor pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap bulan.
“Kami juga menerima laporan dari whistleblower ataupun dari 135. Kalau ada laporan yang masuk, kami biasa menugaskan komite audit untuk memeriksa. Dan kalau ada pemeriksaan yang dirasakan ada masalah, biasa kami minta BPKP atau BPK untuk turun untuk memeriksa. Jadi prosedurnya seperti itu,” ujar Ahok.
Ahok juga menekankan bahwa Dewan Komisaris berhak memberikan masukan dan saran perbaikan, termasuk program optimalisasi biaya yang meliputi pemotongan biaya, penambahan pemasukan, dan cost avoidance.
Keuntungan Terbesar Pertamina
Ahok mengklaim bahwa di masa kepemimpinannya, Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarah perusahaan. Keuntungan tersebut dilaporkan terus meningkat setiap tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebelum ia meninggalkan jabatannya, dengan laba sebesar USD 4,7 miliar.
“Dan perlu Pak Jaksa ketahui, Pak Hakim ketahui, di masa kamilah Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarahnya. Tiap tahun naik, puncaknya di tahun 2023 sebelum saya tinggalkan untung USD 4,7 miliar. Itu bisa kami laporkan. Jadi setiap tahun untung,” ujar Ahok.
Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Surat dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Pokok permasalahan diduga terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.
Perhitungan kerugian negara tersebut terbagi menjadi dua:
- Kerugian Keuangan Negara: USD 2.732.816.820,63 atau Rp 45,1 triliun, ditambah Rp 25,4 triliun, sehingga totalnya Rp 70,5 triliun.
- Kerugian Perekonomian Negara: Meliputi kemahalan harga pengadaan BBM sebesar Rp 172 triliun, dan keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM sebesar USD 2,6 miliar atau Rp 43,1 triliun. Totalnya Rp 215,1 triliun.
Jumlah total kerugian negara mencapai Rp 285.969.625.213.821 atau lebih dari Rp 285 triliun. Perhitungan ini menggunakan kurs rata-rata saat ini dan dapat berbeda jika menggunakan kurs lain.
