Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa sebanyak 29 desa di wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan hilang akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa beberapa desa tersebut bahkan telah berubah menjadi alur sungai pasca-terdampak bencana.
Desa Berubah Menjadi Sungai
Pernyataan ini disampaikan Yandri Susanto dalam rapat kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh mitra kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026). Menurut Yandri, desa yang hilang ini merujuk pada wilayah kerja, sarana, dan prasarana pemerintahan desa, termasuk pelayanan publik, yang terdampak secara total oleh bencana.
“Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang,” ujar Yandri.
Meskipun wilayah desa hilang, Yandri memastikan bahwa penduduknya, termasuk kepala desa dan perangkatnya, tetap selamat meskipun harus mengungsi. “Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami,” katanya.
Rincian Desa Hilang Akibat Bencana
Berdasarkan data yang dihimpun hingga 12 Januari 2026, Yandri merinci bahwa 29 desa yang kehilangan wilayahnya tersebar di enam kabupaten/kota. Sebanyak 21 desa berada di Aceh, sementara delapan desa lainnya berada di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Barat dilaporkan tidak memiliki desa yang hilang.
“Dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota, yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah, desanya sudah nggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah nggak ada sama sekali,” jelas Yandri.
“Di Sumut ada 8 desa. Kemudian, di Provinsi Sumbar tidak terdapat desa yang hilang,” imbuhnya.
Langkah Penanganan Pemerintah
Menanggapi situasi ini, pemerintah telah menyiapkan serangkaian langkah penanganan yang terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut meliputi pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak, penyusunan perencanaan, serta penyediaan lahan relokasi yang aman dan tidak rawan bencana.
“Kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes, dan tentu ada pasar desa,” tutur Yandri.
