Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan dampak dahsyat bencana banjir dan tanah longsor di utara Pulau Sumatera. Sebanyak 29 desa di Aceh dan Sumatera Utara dilaporkan hilang, bahkan sebagian berubah menjadi sungai.
Desa Melebur Menjadi Sungai
Yandri Susanto menyampaikan temuan ini dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama seluruh mitra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026). Ia menggambarkan bagaimana bencana tersebut menyebabkan banyak desa di Aceh dan Sumatera Utara melebur bersama arus banjir.
“Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang,” ujar Yandri. Meskipun wilayah desa hilang, ia memastikan penduduknya, termasuk kepala desa dan perangkatnya, selamat dan kini berada di pengungsian. “Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami,” tambahnya.
Rincian Desa yang Hilang
Berdasarkan data BNPB per Selasa (27/1/2026), korban tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.201 orang. Sebanyak 113.600 orang masih mengungsi, dan 175.050 rumah dilaporkan rusak.
Data per 12 Januari 2026 menunjukkan 29 desa di enam kabupaten/kota kehilangan wilayahnya akibat bencana. Rinciannya adalah 21 desa di Aceh dan delapan desa di Sumatera Utara. “Dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota, yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah, desanya sudah nggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah nggak ada sama sekali,” jelas Yandri.
“Di Sumut ada 8 desa. Kemudian, di Provinsi Sumbar tidak terdapat desa yang hilang,” sambungnya.
Langkah Penanganan Pemerintah
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Yandri Susanto menyatakan penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak.
- Penyusunan perencanaan relokasi.
- Penyediaan lahan relokasi yang aman dan tidak rawan bencana.
- Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar, termasuk rumah, air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.
- Pemulihan ekonomi di tingkat desa melalui program desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes, dan pembangunan pasar desa.
“Kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes, dan tentu ada pasar desa,” tutur Yandri.
