Sebanyak 21 kepala keluarga (KK) yang berdomisili di Kelurahan Kamal dan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dijadwalkan akan segera direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Keputusan ini diambil karena lahan yang saat ini mereka tempati akan dialihfungsikan menjadi Taman Pemakaman Umum (TPU).
Wali Kota Pastikan Hunian Layak
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyatakan bahwa 21 KK yang memiliki KTP DKI tersebut ditargetkan pindah sebelum bulan Ramadan ke Rusunawa Pesakih dan Rusunawa Tegal Alur. “Ada 21 KK ber-KTP DKI yang sudah siap akan kita relokasi sebelum bulan Ramadan ke Rusunawa Pesakih dan Rusunawa Tegal Alur,” ujar Iin dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
Iin menambahkan, tujuan utama dari relokasi ini adalah untuk menjamin para warga mendapatkan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Ia memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pihak pengelola Rusunawa. “Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola Rusunawa agar sarana dan prasarana yang ada di unit Rusunawa benar-benar bisa digunakan dengan baik,” terangnya.
Pendataan dan Penyesuaian Masih Berlangsung
Lurah Pegadungan, Anugerah Sholiha Susilo, merinci bahwa dari total 121 KK yang mendiami lahan tersebut di wilayahnya, 36 KK di antaranya memiliki KTP DKI, sementara 85 KK lainnya tidak ber-KTP DKI. Dari 36 KK ber-KTP DKI tersebut, 11 KK telah masuk dalam program relokasi yang akan dipindahkan sebelum Ramadan.
Untuk sisa KK yang belum terdata, proses pendataan dan penyesuaian masih terus dilakukan. “Kalau untuk sewanya nanti, infonya akan gratis enam bulan, itu sudah diajukan oleh Pemkot Jakarta Barat. Harapannya, pelaksanaan relokasi ini berjalan dengan optimal seluruhnya,” ungkap Anugerah.
Data Pemprov DKI Jakarta mencatat, terdapat total 248 KK yang selama ini menempati lahan milik pemerintah di dua kelurahan tersebut. Di Kelurahan Kamal, tercatat ada 127 KK, di mana 113 KK ber-KTP DKI dan sisanya berasal dari Tangerang serta wilayah lain. Sementara di Kelurahan Pegadungan, 121 KK menempati lahan, dengan 36 KK ber-KTP DKI dan 85 KK tidak ber-KTP DKI Jakarta.
