Sebanyak 17 prajurit TNI dari Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 834/Wakanga Mere yang menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo hingga tewas telah divonis 6 hingga 9 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong adanya pembenahan dan reformasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia.
Dukungan Reformasi TNI
Dave Laksono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pembenahan yang dilakukan TNI. Ia menekankan pentingnya penguatan sistemik dan konsisten agar TNI semakin kokoh sebagai institusi yang dipercaya rakyat dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang aman, berdaulat, dan sejahtera.
“Komisi I DPR RI mendukung penuh langkah-langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan TNI. Dengan penguatan sistemik dan konsisten, TNI akan semakin kokoh sebagai institusi yang dipercaya rakyat, sekaligus menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang aman, berdaulat, dan sejahtera,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis (1/1/2026).
Ia menambahkan bahwa TNI merupakan institusi yang sangat penting bagi negara. Dave berharap setiap prajurit TNI tidak hanya memiliki kemampuan militer yang mumpuni, tetapi juga memiliki karakter yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), loyalitas, dan pengabdian kepada rakyat.
“Proses reformasi di tubuh TNI merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap prajurit tidak hanya memiliki kemampuan militer yang mumpuni, tetapi juga karakter yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, loyalitas, dan pengabdian kepada rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dave Laksono menguraikan bahwa pembenahan harus mencakup pembinaan personel, pengawasan internal, serta pendidikan prajurit yang menekankan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ia melihat peran TNI tidak hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan, memperkuat persatuan, dan menjaga stabilitas nasional.
“Kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan, memperkuat persatuan, serta menjaga stabilitas yang menjadi fondasi kemajuan bangsa,” ujarnya.
Vonis Sesuai Aturan
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia meyakini hakim telah menjatuhkan vonis berdasarkan peran masing-masing pelaku dalam kasus tersebut.
“Saya kira oditur militer sudah menerapkan hukuman sesuai aturan yang berlaku, sudah dihukum penjara 6-9 tahun plus dipecat dari dinas militer. Tentu hukuman 6 sampai dengan 9 tergantung perannya masing-masing,” kata Ketua Departemen Politik DPP PDIP ini.
Detail Kasus dan Vonis
Sebelumnya, 17 prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Prada Lucky telah divonis hukuman penjara selama 6 hingga 9 tahun. Seluruh terdakwa juga dijatuhi sanksi pemecatan dari dinas militer TNI AD.
Sidang putusan tersebut digelar di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa yang berpangkat tamtama dan bintara dihukum 6 tahun penjara, sementara terdakwa berpangkat perwira dihukum 9 tahun penjara.
“Majelis berpendapat unsur militer dan dinas serta unsur ketiga dengan sengaja memukul hingga meninggal itu terpenuhi,” ujar Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim Mayor Chk Subiyatno, didampingi dua hakim anggota, yakni Kapten Chk Dennis Carol Napitupulu dan Kapten Chk Zainal Arifin Anang Yulianto, saat membacakan putusan.
Putusan tersebut sejalan dengan tuntutan oditur militer sebelumnya. Selain pidana pokok, para terdakwa juga dipecat dari dinas militer TNI AD. Apabila biaya restitusi tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan.
