BANDA ACEH – Momen tak biasa terjadi dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, pada Selasa (30/12/2025). Seorang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegur sejumlah kepala daerah yang memulai sambutan dengan sapaan ‘Yang Terhormat’.
Penegasan Efisiensi Waktu
Rapat yang dihadiri pimpinan DPR RI, sejumlah menteri, perwakilan TNI, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), serta para kepala daerah setempat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua wakil ketua lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Setelah pembukaan oleh Dasco dan sambutan dari Gubernur Mualem, para kepala daerah diminta memaparkan kondisi wilayah masing-masing. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menjadi yang pertama menyampaikan laporannya dengan menyapa peserta rapat menggunakan sapaan ‘Yang Terhormat’. Hal serupa juga dilakukan oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kemudian meminta agar sapaan tersebut tidak lagi digunakan demi efisiensi waktu. “Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara,” ujar Saan.
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang mendapat giliran berikutnya, langsung menyampaikan paparannya tanpa menggunakan sapaan ‘Yang Terhormat’.
Tiga Poin Kesimpulan Rapat
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan tiga poin kesimpulan utama, salah satunya adalah kesepakatan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap para menteri dapat segera berkoordinasi secara internal setibanya di Jakarta untuk menindaklanjuti kesimpulan rapat.
“Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama,” ujar Dasco saat membacakan kesimpulan rapat.
Poin kedua yang disepakati adalah penempatan penanggung jawab utama (PIC) dari setiap lembaga di Aceh. Tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi dalam percepatan pemulihan.
“Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi. Ini untuk sementara waktu, sementara kita menunggu langkah lebih lanjut di tempat ini, kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi,” jelas Dasco.
Kesimpulan terakhir menekankan pentingnya memaksimalkan percepatan pemulihan di daerah-daerah terdampak bencana yang memerlukan perhatian khusus.
“Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada,” tutup Dasco.
