Program bedah rumah yang digagas oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk warga kurang mampu telah dimulai. Rumah pertama yang mendapat bantuan renovasi total berlokasi di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dihuni oleh tiga keluarga.
Kepedulian Sosial Aparatur
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengapresiasi inisiatif Satpol PP DKI Jakarta yang menginisiasi program kepedulian sosial ini melalui iuran internal anggota. Ia berharap program ini dapat dilanjutkan oleh dinas-dinas lain sebagai bentuk gotong royong antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Jujur, saya agak terharu. Ini program kepedulian dari teman-teman Satpol PP. Mudah-mudahan dilanjutkan dinas yang lain. Ini bentuk gotong royong, selain pemerintah daerah, juga masyarakat,” ujar Rano saat peletakan batu pertama di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).
Syarat dan Target Renovasi
Rano menjelaskan bahwa program bedah rumah mensyaratkan status tanah harus milik sendiri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan rumah yang dapat direnovasi. “Memang tidak mudah juga orang mau dibedah rumahnya. Persyaratan bedah rumah artinya tanah harus milik. Kalau bukan milik, tidak bisa kita bedah,” tuturnya.
Proses renovasi rumah yang berukuran sekitar 33 meter persegi ini ditargetkan selesai dalam dua bulan. Selama pengerjaan, para penghuni akan dikontrakkan di lokasi terdekat. Rumah tersebut dihuni total delapan jiwa dari tiga keluarga, termasuk dua penyandang disabilitas. Bangunan yang dinilai tidak layak huni ini akan direnovasi menjadi dua lantai dengan desain yang ramah disabilitas, termasuk modifikasi tangga agar lebih landai dan aman.
“Kalau dua lantai berarti ada tangga. Karena ada penghuni disabilitas, tangganya harus dimodifikasi. Itu harus jadi pemikiran,” katanya.
Dorongan Hunian Vertikal
Rano berharap gerakan serupa dapat diikuti oleh perangkat daerah lain sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian di Jakarta. Ia juga menekankan pentingnya mendorong hunian vertikal seperti rumah susun untuk mengatasi masalah permukiman di Jakarta yang memiliki wilayah terbatas namun penduduk besar.
“Problem utama Jakarta itu permukiman. Wilayah terbatas, penduduk besar. Karena itu, kita dorong juga hunian vertikal seperti rumah susun agar kualitas hidup meningkat,” imbuhnya.
Program Berkelanjutan
Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa program bedah rumah akan dilaksanakan secara bergilir setiap bulan di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga.
Pendanaan program perdana ini berasal dari iuran anggota dan paguyuban Satpol PP wilayah, yang terkumpul mendekati Rp 70 juta. Selain bedah rumah, kegiatan sosial lain seperti kerja bakti lingkungan dan bantuan fasilitas ibadah juga menjadi bagian dari program ini.
“Yang berikutnya mungkin nanti di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, secara setiap bulan kita akan coba keliling. Kita lihat mana yang memang kira-kira masyarakat butuh terkait dengan hunian yang tidak layak,” jelas Satriadi.
