Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menanggapi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke IKN pada Senin (12/1/2026). Basuki menyatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan semangat baru bagi jajarannya dalam mempercepat pembangunan IKN.
Semangat Baru untuk Percepatan Pembangunan
“Kunjungan kerja ini selain memberi semangat kepada kami untuk melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan dari bapak presiden,” ujar Basuki dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu (14/1/2026). Ia menambahkan, “Terima kasih bapak presiden atas kunjungan kerja bapak dan kami otorita bertekad untuk melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik baiknya. Tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh Bapak di dalam Perpres 79 tahun 2025.”
Basuki mengimbau masyarakat dan investor untuk tidak lagi meragukan kelanjutan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa proyek ini akan terus berjalan sesuai target, dengan IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
“Kami mengajak kepada masyarakat dan investor untuk tidak ragu-ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik 2028,” tegasnya.
Fokus pada Gedung Yudikatif dan Legislatif
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN merupakan yang pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden. Pada Selasa (13/1/2026), Prabowo meninjau sejumlah fasilitas dan menggelar rapat internal bersama menteri terkait, termasuk perwakilan Otorita IKN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo mendapatkan pembaruan mengenai progres pembangunan IKN.
“Bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di SMA Taruna Nusantara, Malang, Jawa Timur.
Prasetyo Hadi menekankan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN, khususnya pada fasilitas yang akan digunakan oleh lembaga yudikatif dan legislatif. Target penyelesaian gedung-gedung tersebut adalah pada tahun 2028.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” jelas Prasetyo.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan masukan dan koreksi terhadap desain serta fungsi beberapa fasilitas. Menurut Prasetyo, koreksi tersebut bertujuan untuk perbaikan dan percepatan pembangunan.
“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain, mengenai fungsi dan diminta terus menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” ungkap Prasetyo.
