Berita

Prabowo Belum Pastikan Hadir Rapat Perdana Board of Peace AS, Kemlu Tunggu Keputusan

Advertisement

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan terkait kehadirannya dalam rapat perdana Board of Peace, sebuah forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia baru saja menerima undangan resmi untuk forum tersebut.

Undangan Diterima, Keputusan Masih Dipertimbangkan

Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan bahwa undangan rapat perdana Board of Peace telah diterima. Namun, Presiden Prabowo masih dalam tahap pertimbangan untuk memutuskan apakah akan hadir atau tidak.

“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan,” ujar Nabyl di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Ia menambahkan, “Jadi surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan.”

Kemungkinan Delegasi dan Preferensi Tuan Rumah

Nabyl juga belum dapat memberikan kepastian mengenai kemungkinan Presiden Prabowo diwakili oleh delegasi lain. Menurutnya, hal tersebut juga bergantung pada preferensi tuan rumah acara.

“Itu selain kita yang menentukan, biasanya tuan rumah itu juga punya preferensi, tidak bisa diwakilkan atau nggak, seperti itu. (Undangan itu) Kepada kepala negara,” jelas Nabyl.

Advertisement

Konfirmasi Mensesneg dan Harapan Kesepakatan Dagang

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi penerimaan undangan rapat perdana Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari. Namun, kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih belum ada.

“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Prasetyo kepada wartawan pada Senin (9/2).

Prasetyo berharap, jika Presiden Prabowo hadir, forum tersebut dapat dimanfaatkan sekalian untuk penandatanganan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menunggu jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan dagang tersebut.

“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” pungkas Prasetyo.

Advertisement