Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Aceh untuk segera mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat bencana alam. Langkah ini krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tunai bagi warga yang terdampak.
Tito Karnavian menyatakan bahwa hingga kini tercatat 213 ribu rumah mengalami kerusakan di wilayah Sumatera akibat bencana. Namun, angka tersebut masih bersifat dinamis karena belum semua data terkumpul secara menyeluruh. “Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya, dikoordinir oleh para gubernur, 3 gubernur. Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat, kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Fokus pada Percepatan Data di Aceh
Mendagri secara khusus menyoroti pentingnya percepatan pendataan di Aceh. Ia meminta agar pemerintah daerah di provinsi tersebut dapat segera menyelesaikan proses tersebut. “Namun yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” tegasnya.
Tito memahami kendala yang dihadapi, termasuk hilangnya dokumen penting akibat bencana. Namun, ia menyarankan agar pendataan dapat mengandalkan informasi dari kepala kampung atau desa yang lebih memahami kondisi di lapangan. Sebagai contoh, di Langkahan, Aceh Utara, di mana dokumen seperti KTP dan KK hilang, kepala kampung dapat bertanggung jawab membuat daftar rumah rusak ringan, sedang, hingga berat. Daftar tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari. “Nah ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” jelasnya.
Penyaluran Bantuan Tunai Langsung
Data yang telah terverifikasi ini nantinya akan disetorkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan tunai langsung kepada masyarakat. Tito memastikan bahwa data yang menyusul tidak akan menjadi masalah. “Silakan data masuk kemudian diserahkan ke BNPB nanti BNPB akan share pada sosial langsung dibayarkan. Sehingga kalau nanti ada lagi ternyata belum termasuk daftar tidak apa-apa, disusulkan lagi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa percepatan penyaluran bantuan untuk rumah yang rusak ringan dan sedang akan berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah pengungsi. “Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan, kami sudah hitung dengan pak gubernur dan pak Wagub, 60% itu akan tidak ada di pengungsian,” ungkap Tito.
Peran Gubernur Aceh
Mantan Kapolri ini menekankan bahwa kecepatan data merupakan kunci utama dalam penanganan bencana. Dalam kesempatan tersebut, Tito secara khusus meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, untuk turut mendorong para kepala daerah di Aceh agar mempercepat pengumpulan data. “Saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-Bupati yang 18 yang terdampak ini secepat mungkin datanya dan kalau tidak ada data KTP-nya, ke kepala kampung saja yang tanda tangan. Yang penting dia tahu karena nanti pertanggungjawabannya ke kepala kampung, setelah itu ke para bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres,” pintanya.
“Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” pungkas Tito.
