Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melakukan pembenahan menyeluruh di instansi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI menilai potensi praktik korupsi di kedua lembaga tersebut masih sangat tinggi.
Dugaan Korupsi Merajalela
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa OTT yang dilakukan KPK baru menyentuh sebagian kecil dari permasalahan yang ada. Ia menduga, jika dilakukan di seluruh perwakilan Pajak dan Bea Cukai, akan banyak lagi praktik korupsi yang terungkap.
“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak.”
Boyamin menceritakan pengalamannya yang pernah melaporkan kasus penyelundupan kendaraan mewah. Menurutnya, kondisi Bea Cukai dan Pajak saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia berpendapat bahwa upaya perbaikan yang dilakukan belum mampu mengatasi berbagai bentuk kenakalan dan penyelundupan yang masih marak terjadi.
“Nah itu tunjukkan memang bea cukai dan pajak sedang tidak baik-baik saja, dan dugaan saya belum mampu benahi itu, sehingga masih banyak kenakalan kenakalan, penyelundupan masih banyak,” ujarnya.
Dukungan untuk Langkah Tegas Menteri Keuangan
Boyamin menyambut baik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot seluruh pimpinan di kedua instansi tersebut. Ia mendukung penuh langkah keras yang akan diambil Purbaya terhadap jajarannya yang terindikasi melakukan korupsi.
“Kalau sampai Pak Purbaya mimpin mau copot semuanya itu ada benarnya. Itu menurut saya perlu pembenahan, pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Karena apa? Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja.”
Ia menambahkan, frekuensi OTT yang ditingkatkan akan mendorong adanya perbaikan di internal lembaga. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan tindakan nyata dari Purbaya untuk merumahkan para oknum yang bermasalah.
“Nah kalau OTT diseringkan mereka akan ada pembenahan, dan ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja.”
Kronologi OTT KPK
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang, termasuk Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (4/2).
Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta yang diduga terkait dengan urusan impor.
