Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla (JK), mengemukakan pentingnya konsep hunian bertingkat sebagai solusi fundamental untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan yang kerap melanda Jakarta. Menurutnya, pembangunan rumah bertingkat akan menciptakan ruang resapan air yang lebih baik dan mengurangi kepadatan permukiman.
Konsep Hunian Bertingkat untuk Masa Depan Jakarta
“Kalau Jakarta ingin bersih, ingin tidak banjir, ingin tidak macet, hidup bertingkat, rumah tingkatan,” ujar JK usai kegiatan kerja bakti bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026). JK menekankan bahwa meskipun menghargai kondisi permukiman warga saat ini, konsep hunian bertingkat harus menjadi pertimbangan utama untuk masa depan kota.
JK mengimbau warga untuk bersikap kooperatif jika pemerintah berencana membeli lahan mereka demi pembangunan hunian vertikal. “Jadi kalau tanahnya dibeli, tanahnya dibebaskan, itu jangan marah. Demi beliau juga agar jangan banjir, jangan kebakaran, jangan macet. Harus hidup bertingkat,” tuturnya.
Contoh Sukses di Negara Tetangga
JK mencontohkan beberapa negara di Asia Tenggara yang telah berhasil menerapkan konsep serupa, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Ia menyayangkan Jakarta dan Manila menjadi dua kota besar yang belum sepenuhnya mengadopsi konsep ini, yang berkontribusi pada tingginya angka banjir akibat minimnya area resapan air.
“Jadi tempat air tidak ada lagi masuk ke bawah, kurang, masih ada tapi kurang. Jadi kalau tingkat hidup ke atas, maka itu tidak banjir, kemudian juga air meresap ke bawah,” jelas JK.
Dukungan untuk Program Pemprov DKI
JK kembali menegaskan pentingnya dukungan warga terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta dalam mengimplementasikan konsep rumah bertingkat. “Jadi kita harus mendukung rencana Pak Gubernur untuk bikin rumah bertingkat. Jadi kalau ada yang dibebaskan, jangan protes. Karena demi Anda sendiri itu semua,” paparnya.
Tanggung Jawab Bersama Atasi Sampah Penyebab Banjir
Di samping itu, JK juga menyoroti masalah sampah sebagai salah satu penyebab utama banjir, yang menurutnya bukan hanya menjadi tanggung jawab gubernur, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan warga untuk introspeksi diri terkait kebersihan lingkungan dan pembuangan sampah.
“Pokoknya kalau banjir, jangan marahi Gubernur, marahi diri sendiri. Kenapa rumah saya tidak bersih? Kenapa selokan saya tidak bersih? Kenapa buang sampah di sungai? Lihat apa yang diangkut itu, semua sampah,” pungkasnya.
