Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh harus dilakukan secara gotong royong oleh seluruh kementerian dan lembaga. Tito menilai skala dampak bencana di Aceh jauh lebih berat dibandingkan daerah lain.
Penilaian Dampak Bencana
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR, yang dihadiri Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah di Aceh, pada Selasa (30/12/2025). Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi, Tito mencatat bahwa mayoritas berada di Aceh.
“Di Aceh, dari 18 [daerah terdampak], kita mencatat yang sudah mulai agak lebih baik, artinya ekonominya jalan, pemerintahannya berjalan. Itu indikator yang paling penting. Itu adalah di sebagaimana di slide dari 18 itu ada dikurangi 7, jadi ada 11,” kata Tito.
Ia menambahkan bahwa masih ada tujuh daerah yang memerlukan perhatian serius. Daerah-daerah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya, yang baru saja kembali terdampak banjir beberapa hari lalu.
“Kemudian tanpa, mohon maaf, menafikan daerah yang lain. Karena yang daerah lain itu ada pengungsi, iya, tapi relatif recover karena pemerintahannya jalan, ekonominya jalan. Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal,” jelasnya.
Perbandingan Pemulihan Antar Provinsi
Tito membandingkan dengan daerah lain. Menurutnya, Sumatera Utara telah melakukan pemulihan dengan cepat. Dari 18 daerah yang terdampak, hanya tersisa 5 daerah yang masih memerlukan penanganan. Sementara itu, di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, masih ada 3 daerah yang memerlukan perhatian, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Estimasi Anggaran Pemulihan
Untuk penyelesaian pemulihan, diperlukan anggaran sekitar Rp 59,25 triliun. Rinciannya adalah Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen, termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian lembaga,” sambung Tito.
Fokus Percepatan Pemulihan
Mengenai infrastruktur jembatan, Tito menyebutkan sudah ada banyak kemajuan. Namun, daerah terpencil masih menjadi perhatian khusus.
“Alhamdulillah nasional sudah, Medan sudah terkoneksi dengan Banda Aceh, dan itu sangat berarti sekali untuk logistik dibanding pada waktu yang lalu,” katanya.
Prioritas utama dalam percepatan pemulihan adalah pembersihan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. “Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi,” tegasnya.
TNI dan Polri telah menambah personel untuk membantu penanganan pascabencana. Pihaknya juga berupaya menghidupkan kembali pemerintahan daerah, khususnya di Aceh Tamiang.
“Tamiang ada Pak Bupati, tapi saya tahu Pak Bupati juga memerintah Kadis juga semua terdampak, anak buahnya juga terdampak, kesulitan. Kemudian yang di ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang,” jelasnya.
Kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang
Tito menekankan bahwa penanganan Aceh Tamiang harus dilakukan secara bersama-sama. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada 1 Januari 2025.
“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang, dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana,” imbuh Tito.
