Indonesia secara resmi terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai penetapan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan komitmennya dalam perlindungan HAM di kancah global.
Momentum Pembuktian Komitmen HAM
Andreas Hugo mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Jenewa, di bawah kepemimpinan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. “Apresiasi kepada fungsi diplomasi RI, khususnya perwakilan tetap RI di Jenewa yang dipimpin oleh Sidharto Reza Suryodipuro yang mampu melobby dan meyakinkan anggota Dewan HAM PBB untuk Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB,” ujar Andreas kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, kepercayaan internasional ini merupakan tanggung jawab besar bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
“Selanjutnya tentu menjadi tugas KemHAM, Komnas HAM dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan HAM serta kita masyarakat bangsa ini untuk membuktikan dan menunjukan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia pun mempunya komitmen dan menempatkan perlindungan HAM dalam prioritas pembangunan,” tuturnya.
Proses Diplomasi dan Penetapan
Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, yang bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun tersebut di Jenewa. Pemilihan ini merupakan hasil dari mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG), di mana Indonesia dinominasikan oleh negara-negara anggota kawasan tersebut.
Proses penetapan ini adalah buah dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum memegang posisi tersebut, Sidharto pernah mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
