Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mentransformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia menekankan bahwa kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus lebih dari sekadar simbol kedaulatan, melainkan juga menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
Dorongan Presiden untuk Percepatan Ekonomi Perbatasan
“Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026). Pernyataan ini disampaikan saat ia mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura.
Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN harus disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Presiden Prabowo secara khusus telah menugaskan tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Tujuannya adalah mengoptimalkan pembangunan PLBN, tidak hanya di Papua tetapi juga di daerah perbatasan lainnya.
Kolaborasi Strategis untuk Papua
Ribka menilai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama Papua sebagai daerah otonomi khusus. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemendagri dan pimpinan DPR RI dalam memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat. “Kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ribka berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi konkret bagi pemerintah daerah (Pemda). Diharapkan Pemda memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan.
Peninjauan Langsung Infrastruktur
Usai pertemuan, rombongan direncanakan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, serta jajaran Komisi II DPR RI lainnya. Turut hadir Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua.
