Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji lebih mendalam. PKN berpendapat bahwa meskipun Pilkada langsung menumbuhkan semangat demokrasi, biaya yang tinggi membuat suara rakyat menjadi mudah dibeli.
Pandangan PKN tentang Pilkada Langsung
Wakil Ketua Umum PKN, Gerry Habel Hukubun, menyatakan bahwa gagasan Pilkada dipilih DPRD bukanlah ide yang buruk jika dilihat dari efektivitas dan dampak positifnya dibandingkan era pemilihan langsung. “Menurut saya ini bukanlah ide yang buruk, jika alasannya kembali mundur ke jaman dulu, maka perlu dilihat apakah dengan pemilihan langsung ini lebih positif atau efektif?” kata Gerry kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).
Gerry menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam Pilkada langsung. “Yang saya lihat cost -nya berlipat kali ganda. Dan ujung-ujungnya cost -nya untuk mendapatkan suara dukungan,” tambahnya.
Ia mengakui bahwa Pilkada langsung memang dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam memilih pemimpin secara langsung. Namun, Gerry melihat adanya fenomena suara masyarakat yang mudah dibeli. “Semakin hari pemilih semakin cerdas untuk menguangkan suaranya ketimbang memilih yang memang terbaik. Kenapa demikian? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan, yang di mana uang adalah cara paling ampuh untuk mengatur kemiskinan,” jelasnya.
Menurut Gerry, selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, logika dalam memilih pemimpin akan terganggu. “Selama isi perut belum terisi, manusia cenderung susah menggunakan logikanya, karena dia masih mengejar logistik,” imbuhnya.
Harapan Mekanisme Pilkada via DPRD
Lebih lanjut, Gerry berharap jika Pilkada dikembalikan melalui DPRD, mekanisme dan tata cara pelaksanaannya dapat diatur menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Namun tentunya jika dikembalikan ke DPRD yang pilih, saya harapkan bisa diatur mekanisme dan tata caranya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan tingginya biaya Pilkada langsung dengan potensi korupsi. “Cost semakin gede. Jadi pas menjabat, harus kejar BEP (break even point), lalu ditangkap KPK atau kejaksaan karena kedapatan korupsi. Sebetulnya cost kepala daerah ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mengeluarkan biaya besar untuk jadi kepala daerah,” sambungnya.
Usulan Partai Golkar
Sebelumnya, Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 menyepakati beberapa poin, termasuk usulan Pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan dorongan untuk transformasi pola kerja sama politik dari koalisi elektoral taktis menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis. “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
Partai Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka dan mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. “Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” ujar Bahlil.
Tanggapan PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi wacana Pilkada dipilih DPRD. Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menyatakan bahwa jika wacana tersebut merupakan inisiatif pemerintah, maka partai koalisi wajib mendukung.
“Begini, ini kan ketika kita bicara ini kan berarti bicara koalisi kan. Kalau kemudian ini menjadi inisiatif dari Golkar ya berarti kan dari koalisi pemerintah, iya kan? Jadi kalau ini menjadi inisiatif pemerintah maka menurut saya tidak ada alasan bagi partai koalisi semua setuju harus mendukung,” ujar Ahmad Ali saat dihubungi.
Ahmad Ali menekankan konsekuensi berkoalisi adalah komitmen untuk bekerja sama dan mendukung program pemerintah. “Karena konsekuensi dari berkoalisi partai koalisi ya dia namanya berkomitmen bekerja bersama-sama kan, mendukung semua program pemerintah kan. Partai koalisi itu harus berkomitmen untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah di DPR,” tambahnya.
Ia juga menyindir partai koalisi yang mungkin bersikap berbeda jika inisiatif tersebut tidak menguntungkan partainya, namun tidak menolak jika ditawari kursi menteri. “Jangan ada partai koalisi yang kemudian ketika itu tidak menguntungkan partainya dia menyatakan memilih bersikap berbeda dengan pemerintah kan, kalau menguntungkan terserah saja, jatah menteri mau, kan gitu. Kan dia namanya koalisi itu ya itu harus bersama-sama,” katanya.
Ahmad Ali menegaskan PSI akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. “Sekali lagi PSI tidak boleh kemudian memberikan pendapat pribadi. Kalau itu menjadi sikap pemerintah, maka tidak ada syarat yang harus diberikan oleh PSI selain mendukung itu,” katanya. “Soal apapun yang diwacanakan, oh iya, kalau ini sikap pemerintah maka menjadi mutlak bagi PSI untuk mendukungnya,” tambahnya.
